Pekanbaru, Catatanriau.com  – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Ma'mun Solikhin, memimpin hearing bersama anggota Komisi II DPRD Riau untuk menampung aspirasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) terkait banjir di Kabupaten Pelalawan, Jumat 
13 Februari 2025.

Audiensi dan mediasi yang digelar di kantor DPRD Riau itu berlangsung alot dan akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan.

Rapat ini turut dihadiri sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak Todingrara, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III Pekanbaru Syauqiyatul Afnani Rangkuti, Erryawan K
perwakilan PLN NP UP Pekanbaru, serta Manajer Unit Layanan Pembangkit (ULP) PLTA Koto Panjang Dhani Irwansyah.
Mereka memaparkan kondisi terkini terkait banjir, penyebabnya, serta langkah mitigasi yang dapat diambil.

Mahasiswa Desak Mitigasi dan Transparansi PLTA.
Perwakilan IPMPB menekankan perlunya mitigasi bencana, kompensasi bagi masyarakat terdampak, serta revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) spillway PLTA Koto Panjang. Mahasiswa meminta agar PLTA lebih transparan dalam pengelolaan air dan lebih responsif terhadap potensi banjir.

"Kami ingin DPRD Riau dan semua pihak terkait bertanggung jawab, terutama PLTA, agar lebih transparan dan punya empati terhadap dampak banjir yang dialami masyarakat," ujar Salamudin Toha, perwakilan mahasiswa.

Faktor Penyebab Banjir: Tidak Hanya PLTA.
Dalam pemaparannya, Kepala BWS Sumatera III, Syauqiyatul Afnani Rangkuti, menjelaskan bahwa banjir di Pelalawan tidak hanya disebabkan oleh pembukaan spillway PLTA Koto Panjang. Faktor lain seperti pengelolaan lahan gambut yang buruk, pertambangan ilegal, serta kerusakan hutan di hulu turut berkontribusi terhadap intensitas banjir.

"Curah hujan ekstrem dan kondisi tata kelola sungai yang kurang optimal juga menjadi penyebab utama. Kami sedang mencari solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini," jelasnya.

Rencana Solusi: Tanggul, Jalan Layang, dan SOP PLTA yang Lebih Fleksibel.
Beberapa solusi mulai dibahas dalam hearing ini, di antaranya:

1. Pembangunan Tanggul Sungai Kampar.
Kepala BPJN Riau, Yohanis Tulak Todingrara, mengusulkan pembangunan tanggul untuk menahan luapan air dan memperbaiki aliran sungai.

2. Pembangunan Jalan Layang.
Rencana pembangunan jalan layang juga tengah dikaji untuk mengatasi dampak banjir terhadap transportasi dan mobilitas warga.

3. Revisi SOP Spillway PLTA Koto Panjang.
Saat ini, spillway baru dibuka ketika elevasi waduk mencapai 83 mdpl dengan inflow di atas 1.000 m³/s. Mahasiswa dan beberapa anggota DPRD meminta revisi SOP agar pembukaan spillway bisa dilakukan lebih fleksibel dengan mempertimbangkan perkiraan cuaca BMKG serta kondisi air di hulu.

4. Penguatan Koordinasi dan Pemantauan Air.
DPRD Riau mendorong pemasangan alat pemantau level air di hulu dan hilir sungai agar pengelolaan air lebih terukur dan mencegah banjir mendadak.

Desakan untuk Aksi Nyata.
Edward Pangaribuan menegaskan bahwa solusi banjir tidak bisa hanya sebatas wacana. Ia meminta Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan PLTA Koto Panjang meningkatkan koordinasi dan melakukan tindakan nyata.

"Seharusnya air mengalir di sungai, bukan ke masjid, gereja, sekolah, dan rumah warga. Jangan hanya menyalahkan faktor lain seperti pertambangan ilegal dan illegal logging. Ini saatnya kita cari solusi, bukan mencari kambing hitam," tegas Edward.

Audiensi ini akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan untuk membahas langkah konkret dalam menangani banjir di Pelalawan. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi jangka panjang yang efektif. ****

Laporan : E Pangaribuan