KAMPAR, CATATANRIAU.COM | Sepertinya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) program bedah rumah Anggota DPR RI komisi V H.Syarul Aidi Maazat dinilai tidak tepat sasaran.
Pasalnya, bantuan senilai Rp 20 juta per Kepala Keluarga (KK) tersebut diduga banyak yang tidak tepat sasaran, dimulai dari hasil verifikasi calon penerima BSPS, ditambah lagi Penerima ditarifkan bayar Rp 500.000,- dengan alasan untuk tambah upah tukang.
Tentu saja polemik yang terjadi di Desa Binuang kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau banyak menuai protes.
Bagaimana tidak, dari dua puluh BSPS yang diajukan hanya lima belas KK terverifikasi, itupun diduga hampir semua penerimaannya tidak tepat sasaran.
Salah seorang warga dan juga penerima BSPS yang enggan namanya disebut mengatakan, "sebelum bahan material bantuan bedah rumah keluar warga hanya mengajukan rehabilitasi atab rumahnya tapi ironisnya bahan yang diantar kerumah pasir batu, semen, serta besi entah siapa yang menyuruh mengantar sampai sekarang saya tidak tau," paparnya, kepada awak media Sabtu (17/4/2021).
Ia menambahkan, "kalau seandainya bagian depan rumah dibedah (bongkar) itu akan membutuhkan dana yang sangat besar mana akan cukup dengan dana segitu belum lagi upahnya, sebaiknya bantuan ini tidak saya terima kalau bantuan ini bikin kami pusing," tuturnya.
Ditempat terpisah salah seorang penerima dari lima belas penerima BSPS mengatakan, "sewaktu dalam rapat di perpustakaan Desa bahas soal bantuan rehab dengan hasil rapatnya penerima bantuan harus bayar Rp 500.000,- per KK alasan untuk tambah upah tukang. Semua penerima menyetujui terpaksa saya pribadi meng ia kan hasil rapat tersebut, tapi aku pribadi merasa keberatan soalnya untuk makan aja susah apalagi harus bayar Rp 500.000,-" cetusnya.
Selanjutnya juga diungkap kan oleh seorang warga setempat AR, "program bedah rumah ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta yang kurang mampu, seharusnya penerima bantuan benar benar harus tepat sasaran hendaknya (tidak timbang pilih) penerima tidak bingung apa yang harus direhab,
ketua BSPS Desa hendaknya harus jeli mencari penerima yang betul betul membutuhkan terutama yang memiliki rumah tinggalnya yang kurang layak," katanya.
Dikatakan AR lagi pemenuhan kereteria alasan tidak lolos verifikasi bantuan rehab program anggota DPR RI Syarul Aidi kenapa masih ada juga satu dari lima belas KK terelasasi, sebelumnya penerima ini pernah juga mendapatkan bantuan dari perumahan permukiman rakyat (perkim) kab.kampar padahal syarat untuk mendapatkan bantuan tidak pernah mendapatkan bantuan APBN/APBD/CSR/dan lannya," tulis AR.
Effendi selaku ketua BSPS Desa Binuang dan juga penerima BSPS, hingga berita ini ditayangkan belum membuahkan hasil saat di konfirmasi. (Ocu Bundo).
