Pekanbaru, Catatanriau.com | IBEM UNRI menyatakan kritik yang mengangkat Isu Korupsi Menteri sampai dengan Pejabat Pemda di Era Pemerintahan Jokowi.

Kritik tersebut dilihat dari fakta yang terjadi 10 tahun belakangan, dengan adanya terbongkarnya kasus demi kasus korupsi yang menunjukkan dampak domino dari perlemahan KPK di Era Pemerintahan Jokowi.

Dapat dilihat sudah dua kali Presiden Jokowi dalam tiap kampanye pada Pilpres 2014 dan 2019 menjadikan korupsi sebagai fokusan utama yang harus diberantas. Jelang berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi, kasus korupsi dan beberapa persoalan lainnya menjadi salah satu fokusan utama yang digarap Kementerian Sosial Politik BEM Universitas Riau.

“Penuntasan korupsi bukan lagi hanya janji-janji politik menjelang pemilihan, namun harus direalisasikan melalui kebijakan yang menyelesaikan sampai ke akar permasalahan dan keberlanjutan. Indeks Korupsi yang menurun di Indonesia menjadi indikator pelemahan integritas penyelenggara pemerintahan. Gebrakan untuk fokus pada pemberantasan korupsi dan penguatan indenpedensi KPK perlu dikedepankan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.” Ujar Menteri Sosial Politik Muhammad Wily Saputra

Selain itu, Muhammad Ravi selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau menanggapi mengenai krisisnya kasus korupsi yang terjadi 10 tahun belakangan, "Kasus demi kasus korupsi yang terbongkar belakangan ini menunjukkan dampak domino dari perlemahan KPK di era Jokowi. Diawal terpilih yang katanya ingin memperkuat KPK, kenyataannya malah memperlemah kendali KPK untuk mengusut tuntas gunung es kasus korupsi yang masih belum terbongkar ke permukaan. Belum lagi RUU Perampasan Aset yang terus coba dihalangi pembahasan dan pengesahaannya di DPR membuat para dinasti koruptor tidak takut pada efek dari hukuman yang tidak merugikan mereka secara finansial. Mendekati akhir masa jabatan, kita menilai sepertinya mega korupsi yang terjadi ini menjadi salah satu legasi peninggalan di 10 tahun era kepemimpinan Jokowi yang tidak dapat dihilangkan”.(Angie).