Inhu, Catatanriau.com | Dua orang aktor terduga kasus pungli rumah layak huni (RLH) di Desa Polak Pisang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, beserta belasan saksi telah berhasil diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Inhu melalui Kanit Tipikor Iptu Miki Kurniawan, S.H.

Dua orang tersebut termasuk Kepala Desa (Kades) Polak Pisang dan seorang berinisial HY sebagai terduga pelaku program rumah layak huni.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kanit Tipikor Iptu Miki Kurniawan, S. H disela-sela kegiatan Polres Inhu pada Sabtu kemarin (14/10/2023), kepada Wartawan Iptu Miki menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil tersangka dan sejumlah saksi.

"Kita sudah panggil sedikitnya ada belasan orang, termasuk kades," kata Miki.

Miki juga menambahkan, jika pihaknya telah menyurati dan memanggil orang kementrian seperti yang disampaikan salah satu saksi.

"Ada salah satu saksi menyebut nama pihak dari Kementerian, dan kita sudah surati dan memanggil mereka," tambah Miki.

Dalam hal ini, Miki juga meminta agar masyarakat bersabar, sebab kata dia kasus masih dalam penyelidikan dan belum bisa menetapkan tersangkanya.

"Kemungkinan setelah memanggil dan memeriksa pihak kementerian yang disebut salah satu saksi, barulah bisa kita lakukan gelar, dan mudah mudahan bisa menentukan tersangkanya," imbuhnya.

Sementara itu, Rudi Waker Purba selaku ketua tim DPP Lembaga Aliansi Indonesia saat ditemui diruang kerjanya Senin (16/10/2023), ia menyampaikan bahwa pihaknya sangat merasa kecewa lantaran lambatnya penanganan dari pihak Kepolisian terhadap kasus penipuan yang dilakukan oknum Kades Polak Pisang tersebut terhadap masyarakatnya sendiri.

"Sebab pengakuan masyarakat kepada tim kita, sejumlah uang yang dipungut oleh Kades tersebut, diberlakukannya untuk siapa saja masyarakatnya yang ingin dibagikan rumah layak huni, sehingga masyarakat langsung memberikan sejumlah uang kepada kades tersebut agar diberikan rumah layak huni. Dan kita juga sangat menyayangkan terkait lambannya kinerja Polres Inhu dalam menangani kasus ini, padahal para korban sudah memberikan kuasa kepada Lembaga Aliansi Indonesia untuk permasalahan yang sedang mereka hadapi ini," tukas Rudi Waker Purba.(rls/red).

Editor : Idris Harahap