Inhu, Catatanriau.com — Presiden Mahasiswa BEM ITB Indragiri, Adam Maulana, menanggapi dinamika terkait posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), apakah tetap berada langsung di bawah Presiden atau di bawah kementerian tertentu. Ia menilai perdebatan tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar, selama dibahas secara konstitusional, rasional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam keterangannya, Adam menegaskan bahwa diskursus ini seharusnya dipahami sebagai ruang evaluasi bersama untuk memperkuat Polri sebagai institusi penegak hukum, bukan sekadar perdebatan struktural yang berpotensi mengalihkan fokus dari substansi persoalan.
“Terlepas dari perbedaan pandangan soal posisi Polri. Fokus utama kita bukan semata-mata soal berada di bawah siapa, melainkan bagaimana Polri tetap profesional, independen, dan dipercaya publik dalam menjalankan tugasnya,” ujar Adam.
Ia menambahkan, dinamika ini seharusnya dijadikan momentum refleksi bersama untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama aparat penegak hukum, yang hanya dapat dijaga melalui transparansi, akuntabilitas, serta sikap netral dalam setiap proses demokrasi dan penegakan hukum.
Lebih lanjut, Adam menilai bahwa wacana pemindahan Polri ke bawah kementerian perlu dikaji secara hati-hati dan mendalam. Ia mempertanyakan apakah perubahan tersebut benar-benar akan memperkuat profesionalisme dan independensi Polri, atau justru membuka ruang baru bagi intervensi dan kepentingan politik praktis.
“Pertanyaannya bukan sekadar di bawah Presiden atau kementerian, tetapi apakah desain kelembagaan itu mampu memperkuat independensi Polri? Jangan sampai perubahan struktur justru menciptakan potensi baru bagi politisasi institusi penegak hukum,” tegasnya.
Melalui pernyataan ini, Presiden Mahasiswa berharap dinamika yang berkembang tidak dimaknai sebagai polemik yang melemahkan institusi, melainkan sebagai kesempatan bagi Polri untuk berbenah, memperkuat legitimasi, dan meningkatkan kepercayaan publik di tengah tantangan demokrasi yang semakin kompleks.***
