MENU TUTUP

DPP-SPKN Minta KPK Segera Turun ke Dumai, Bongkar Dugaan Korupsi Tiga Proyek Tahun 2023

Selasa, 21 Januari 2025 | 14:10:51 WIB Dibaca : 189 Kali
DPP-SPKN Minta KPK Segera Turun ke Dumai, Bongkar Dugaan Korupsi Tiga Proyek Tahun 2023

Pekanbaru, Catatanriau.com || Pemberangusan Tindak pidana korupsi menjadi perhatian utama kepada Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih di seluruh Indonesia  termasuk di Kota Dumai, Riau. Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani kepada awak media, Selasa (21/01/2025).

Pegiat anti-korupsi ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan ke-Kota Dumai untuk mengusut dugaan korupsi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Dumai dalam pelaksanaan tiga proyek pada TA.2023. 

"Kami meminta KPK untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan praktik korupsi yang terjadi di OPD tersebut," ucap Frans Sibarani.

Dikatakan Frans Sibarani, DPP-SPKN telah melaporkan dugaan korupsi di OPD Disdikbud Dumai ke KejaksaanTinggi (Kejati) Riau dengan Surat Nomor : 001/LAP-DPP-SPKN/I/2025, atas dugaan korupsi ada pelaksanaan tiga proyek antara lain:

1.Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 15 Kota Dumai dengan pagu anggaran sebesar Rp1.700.641.510 yang bersumber dari Dana Transfer Umum APBD Kota Dumai TA. 2023.

2.Kegiatan Revitalisasi RKB SDN Labourhousing dengan pagu anggaran Rp6.606.054.000 yang bersumber dari Dana Transfer Umum APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.

3.Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 14 Kota Dumai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.401.999.961 yang bersumber dari Dana Transfer Umum APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.

Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mencegah dampak buruk yang lebih luas, terangnya.

Ulas Frans lagi, dengan banyaknya pejabat di provinsi Riau yang sudah diperiksa KPK, mulai dari Pejabat Walikota Pekanbaru, Sekda Pekanbaru dan pejabat lainnya. 

"Begitu juga pejabat di Pemprov Riau, mulai kepala dinas hingga Sekretaris DPRD Provinsi Riau, kami berharap KPK juga turun ke Kota Dumai," ujarnya.

"Kalau koruptor masih berkeliaran, saya pastikan Kota Dumai akan terus tertinggal. Ditambah lagi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini jauh dari stabil, dan lapangan pekerjaan yang dinantikan juga tidak kunjung ada," tegasnya.

Dikatahui kata Frans, KPK baru saja menggeledah Kantor PUPR Provinsi Riau pada Senin (20/1/2025) kemarin. Bisa dipastikan bahwa  penggeledahan tersebut tentunya berkaitan dengan dugaan korupsi. 

"Oleh karena itu, kami berharap langkah serupa segera dilakukan di Disdikbud Kota Dumai untuk membongkar praktik-praktik korupsi yang selama ini yang menjadi penghambat kemajuan daerah," ujarnya.

Singgung Aggaran Belanja OPD :

Sekjen DPP SPKN juga meminta KPK memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai serta jajarannya dalam pengelolaan anggaran belanja di OPD. Antara lain anggaran  Makan Minum, Rapat, Perjalan dinas, ATK serta kegiatan lain yang sifatnya seremonial. Karena DPP-SPKN menduga ada penyimpangan.

"Kita ketahui saat ini KPK telah melakukan OTT di Pemko Pekanbaru bahkan telah memeriksa puluhan pejabat. Juga tidak luput pejabat tingkat provinsi Riau dengan kasus dugaan korupsi. Maka kami dari tim DPP SPKN meminta KPK turun ke Dumai periksa semua OPD dilingkungan Pemko Dumai. Saat ini Riau layak disebut darurat korupsi," sebut Frans.

Ia menambahkan, sejak awal, tim DPP SPKN  sangat getol meminta KPK agar turun ke Pekanbaru dan sudah terbukti.

 "Kali ini kami berharap agar KPK turun ke Kota Dumai usut dugaan rasuah, terlebih Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Dumai," pintanya.

Frans Sibarani juga menyebutkan, pihaknya akan menyoroti semua OPD dilingkungan Pemko Dumai  terkait anggaran belanja kegiatan. 

"Yang menurut kami merupakan pemborosan anggaran. Kami menduga  anggaran APBD hanya mementingkan pejabat pejabat kota Dumai, dan kita lihat kekayaan semua pejabat yang ada di Riau semua gemuk gemuk dan mewah. Maka kami DPP SPKN berharap kepada KPK turun kesemua Kabupaten/kota  yang ada di Riau dan periksa semua jajaran dalam penggunaan anggaran yang menyimpang," pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayàan (Kadisdikbud) kota Dumai, Yusmanidar yang dikonfirmasi guna klarifikasi melalui aplikasi WhatsAppnya nomor : 0823 844 xxxx, namun hingga berita ini dilansir belum memberikan tanggapan.(Rls/Az).

Editor : Redaksi 



Berita Terkait +

Amankan 2319 Kubik Kayu Ilegal Logging, Kapolda : Hutan Kita Harus Diselamatkan

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Pencurian Buah Sawit dan Penganiayaan

Ingin Transaksi Narkoba, Warga Tanjung Sawit Ditangkap Bersama Barang Bukti 24,66 Gram

Sepasang Pengedar Sabu di Rengat Bikin Heboh Warga Saat Dibekuk Polres Inhu

Polsek Batang Cenaku dan Polsek LBJ Ringkus Pengedar Sabu, Ini Jumlah Barang Buktinya

Asik Main Game Disebuah Warnet, Pengedar Shabu di Perawang Ini Diringkus Sat Resnarkoba Polres Siak

Kapolsek LBJ Bekuk 2 Pengedar Sabu, Ini Jumlah Barang Buktinya

Dua Pria Terduga Pengguna & Pengedar Shabu di Perawang Ini Ditangkap Polres Siak

Kritik Kinerja BPD Kuansing, Ketua SAPMA PP ini di Polisikan, Ketua KNPI Riau: Ngawur!

Dugaan Pelaku Penipuan Modus Arisan Ditahan dan Ditetapkan Tersangka

TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pertemuan Antara IKBR dan IKMR Kecamatan Minas Hasilkan Kesepakatan Terkait Kasus Pengerusakan dan Pengeroyokan

2

Ada Dugaan Aktivitas Bongkar Muat Barang Ilegal di Pelabuhan Rakyat Buton Siak, JMSI Desak Pihak Berwenang Bertindak!

3

Penganiayaan di Minas, Kabupaten Siak: Ketua KNPI Riau Apresiasi Kapolres Siak dan Kasat Reskrim Polres Siak

4

Uban Panjaitan Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Penganiayaan di Minas, Siak

5

Polsek Sabak Auh Cokok Tiga Tersangka Kasus Narkotika Jenis Shabu

6

Pria Berstatus Mahasiswa di Inhu Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumah Kosong