KAMPAR, CATATANRIAU.COM | Sabtu, (27/02/2021). Sobaruddin selaku Direktur LBH Citra Keadilan Riau menyoroti tindak lanjut proses dugaan Korupsi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, mengingatkan pihak Kejari Kampar agar jangan hanya jalan ditempat.
Dijelaskan dia sebelumnya diketahui pada 05 Desember 2020 lalu pihaknya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan Provinsi Riau bersama Tim kejaksaan negri Kabupaten Kampar dan DPC LSM Penjara Kabupaten Kampar saat itu kata dia mereka telah melakukan peninjauan kegiatan fisik bangunan Tahun Anggaran (TA) 2018 di Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Kampar Kiri tersebut.
"Yang mana pada laporan DPC LSM Penjara Kabupaten Kampar di Kejaksaan Negri Kampar nomor lp/123/LP/DPC/LSM-PJR/KPR/I/2020," kata dia.
Terkait hal ini pula, Rudi Hortono Lase selaku ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Kampar saat diwawancarai oleh sejumlah awak media menuturkan bahwa ,”dengan mata telanjang telah terlihat jelas bahwasanya pekerjaan pembangunan Semenisasi diberbagai titik diduga tidak memenuhi standar juster sehingga fisik yang telah terlaksana, terkesan asal dikerjakan sehingga sebelum umur satu tahun seminisasi tersebut sudah mengalami kerusakan parah seperti pecah, retak, bahkan ada yang patah," ujar pria yang akrab disapa dengan sebutan Lase itu.
Selain itu juga lanjut Lase, dapat dilihat pada pembangunan MCK diberbagai Dusun di Desa tersebut tampak tidak setara dalam pekerjaan sehingga kuat dugaan menimbulkan adanya nilai kerugian terhadap negara.
Lanjut lase menambah, "pembangunan saluran drainase tahun anggaran 2018 yang dikerjakan di tahun 2019 terindikasi tidak menggunakan besi, sementara didalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) pembangunan drainase tersebut menggunakan besi ukuran 10, sebanyak 107 batang." Beber Lase menjelaskan.
"Ironisnya lagi, sebuah kegiatan pembangunan tembok penahan dinding tanah sudah di anggarkan dalam RAB pada 2018 menggunakan DD, namun tidak dikerjakan dengan dalih disilpakan dan diahlikan untuk pembangunan gedung MCK," Tutur Lase lagi.
Lase juga melanjutkan, "namun kami sebagai LSM Penjara menilai adanya dugaan kesimpang siuran dalam RAB T.A 2018, dimana tercantum dalam RAB T.A 2018 biaya pembangunan tembok penahan tanah beserta biaya untuk pembangunan gedung MCK sudah sama-sama dianggarkan pada tahun yang sama tentunya kita membingungkan dengan bahasa dari Kades dalam memberikan keterangannya kepada Pak Junaidi selaku Kasi Datun Kejari Kampar." Sebut Rudi Hartono Lase.
Sementara itu Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan Provinsi Riau (Sobaruddin) ia berharap agar pihak Kejaksaan Negri Kampar bekerja maksimal dan sesuai prosedur dan betul-betul menegakkan supremasi hukum sesuai dengan aturan yang belaku didalam Undang-undang (UU), "agar masyarakat khususnya Kabupaten Kampar bisa percaya akan kinerja dan kualitas penegakan hukum di Kajari Kampar," ujarnya.
Beberapa waktu yang lalu bebernya menambahkan, Masyarakat dan tokoh adat Desa Tanjung Harapan tersebut kata dia, meminta agar Kejaksaan Negri Kampar tegakkan supremasi hukum, di Desa Tanjung Harapan.
“Salah satu tokoh adat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri, yang tidak mau dicantumkan identitasnya menuturkan kepada selidikkasus.com baru-baru ini, sebutnya kami sudah tidak percaya lagi dengan kinerja Kepala Desa Tanjung Harapan ini," ucapnya menirukan.
Ia juga menambahkan, "kami sangat mendukung laporan DPC LSM Penjara Kabupaten Kampar, yang mana LSM tersebut diketuai oleh Rudi Hartono Lase dan apalagi sudah ada juga tim LBH Citra Keadilan provinsi Riau yang akan mengawal dugaan indikasi korupsi di Desa Tanjung Harapan ini." Ujarnya.
"Pihak kejari Kampar harus seportif dan provesional, sebetulnya kami masyarakat kecil ini sudah mulai pudar /berkurang kepercayaan kami terhadap kejaksaan," sebutnya menambahkan.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, awak media konfirmasi kasi Intel Kejari Kampar, Silfanus mengatakan, "bahwasanya setiap laporan yang masuk di Kejari Kampar, tetap kita proses sesuai prosedurnya, dan soal untuk hasilnya tunggu, nantinya kita akan umumkan melalui konferensi pers nantinya." ujarnya.
Sampai berita ini diterbitkan pihak kejaksaan Negri Kabupaten Kampar belum memberi keterangan resminya dan tanggapan perihal hasil peninjauan di Desa Tanjung Harapan Kecamaran Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, tersebut.(*)
Liputan Oleh :
(TaemMediaGabungan/GrupCyberNasional Kabupaten Kampar)
