Pekanbaru, Catatanriau.com – Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Riau (UNRI) di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (12/8/2026) siang, berlangsung tegang. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UNRI Kritisi Pemprov Riau (AMUK) BEM Universitas Riau terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga di pintu gerbang kompleks Pemerintah Provinsi Riau.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.30 WIB tersebut dipicu tuntutan mahasiswa agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menemui mereka secara langsung.
Situasi mulai memanas ketika koordinator aksi meminta massa bergerak mendekati pintu masuk kompleks Pemprov Riau. Mahasiswa yang sebelumnya menyampaikan orasi kemudian bergerak maju, namun langkah mereka tertahan barisan aparat gabungan yang telah bersiaga di lokasi.
Mahasiswa dan petugas sempat berhadapan dalam situasi yang cukup tegang. Aparat tetap bertahan di depan gerbang guna mencegah massa masuk ke dalam kompleks perkantoran Pemprov Riau.
Upaya mediasi yang dilakukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau Boby Rachmat bersama Kepala Satpol PP Riau Sri Sadono tidak membuahkan hasil. Mahasiswa menolak mediasi dan tetap meminta agar aspirasi mereka disampaikan langsung kepada Plt Gubernur Riau.
Dari tengah kerumunan, koordinator aksi bahkan meminta Pemprov Riau menghadirkan Plt Gubernur Riau bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk menemui mahasiswa.
"Kami ingin bertemu dengan Plt. Gubernur dan Sekda. Kalau tidak ada, kami akan merangsek masuk ke dalam," teriak koordinator aksi.
Soroti Pendidikan hingga Infrastruktur
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemprov Riau. Salah seorang orator, Sirajudin Akmal, menyoroti persoalan pemerataan pembangunan serta sektor pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya mendapatkan perhatian.
"Kami meminta Pemprov Riau dapat merealisasikan janji pendidikan gratis 12 tahun yang hingga saat ini belum terpenuhi sepenuhnya," kata Sirajudin.
Mahasiswa menilai persoalan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Selain pendidikan, mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, lingkungan hingga kondisi infrastruktur.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, AMUK BEM UNRI menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemprov Riau.
Pertama, mahasiswa meminta evaluasi terhadap tata kelola APBD Riau yang mereka nilai belum transparan dan belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kedua, mereka mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis 12 tahun sekaligus memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat di bidang pendidikan.
Ketiga, mahasiswa meminta adanya pemerataan dalam pengalokasian anggaran antardaerah di Provinsi Riau agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Tuntutan keempat berkaitan dengan persoalan lingkungan. Mahasiswa mendesak pemerintah memperbaiki penanganan kerusakan ekosistem pesisir maupun daratan yang dinilai terjadi akibat aktivitas industri.
Sementara tuntutan kelima adalah perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
Menurut mahasiswa, kelima persoalan tersebut menjadi gambaran masih adanya sejumlah pekerjaan rumah dalam tata kelola pemerintahan serta pemenuhan hak dasar masyarakat Riau.
Aparat Masih Berjaga
Hingga berita ini diterbitkan, aparat gabungan TNI-Polri bersama Satpol PP Riau masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi.
Petugas ditempatkan di depan gerbang kompleks Pemprov Riau untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan akses masuk ke kawasan perkantoran pemerintahan tetap terkendali.
Sementara itu, pihak Pemprov Riau belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Aksi mahasiswa masih menjadi perhatian di sekitar Kantor Gubernur Riau, terutama setelah sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dengan aparat keamanan.***
