PMII Ultimatum Bupati: Copot Kadishub Bengkalis 2x24 Jam, Persoalan Roro dan Temuan BPK Jadi Sorotan

PMII Ultimatum Bupati: Copot Kadishub Bengkalis 2x24 Jam, Persoalan Roro dan Temuan BPK Jadi Sorotan

Bengkalis, Catatanriau.com — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkalis mengultimatum Bupati Bengkalis harus segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) karena dinilai gagal menuntaskan berbagai persoalan yang menumpuk, mulai dari pelayanan kapal RoRo (Roll on Roll off). Dalam aksi Jum'at kemarin, masa aksi sempat menyegel pintu masuk Kantor Dishub dan menghadiahkan rok wanita kepada kadishub Bengkalis sebagai bentuk meragukan seorang laki-laki. Mereka menilai, janji perbaikan pelayanan dan manajemen transportasi laut yang diucapkan berulang kali tak pernah terbukti di lapangan.

“Kami mengultimatum 2x24 jam kepada Bupati Bengkalis untuk mencopot Kadishub dari jabatannya. Jika tidak, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar. Persoalan Dishub sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi." (tegas kordinator Lapangan dalam orasinya)

Mahasiswa juga menyoroti temuan BPK RI yang mengungkap adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan retribusi di lingkungan Dinas Perhubungan Bengkalis. Temuan tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan di instansi tersebut tidak transparan dan perlu evaluasi mendalam.

Selain itu, pelayanan RoRo yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat Bengkalis terus dikeluhkan. Warga harus rela antre berjam-jam, berhari-hari bahkan bermalam di pelabuhan akibat buruknya manajemen dan minimnya armada yang beroperasi. Mahasiswa mendesak agar segera dilakukan audit kinerja menyeluruh terhadap Dinas Perhubungan dan langkah tegas terhadap pejabat yang terbukti lalai.

Menurut PMII, kondisi ini menunjukkan ketidakmampuan Dishub dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. “Persoalan RoRo tidak selesai, belum lagi temuan BPK retribusi, bahkan koordinasi Dishub dengan Pemkab sangat lemah. Kalau semua ini dibiarkan, publik berhak menilai bahwa Bupati Bengkalis lebih melindungi pejabat gagal.” (tegas mizan di orasinya)

Aksi ini menjadi bentuk konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar masyarakat.***

Laporan : Diwanita 

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index