Pekanbaru, Catatanriau.com | Larshen Yunus, Selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau kembali mempertanyakan komitmen Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si terkait Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Pasalnya kata Larshen, di Wilayah Provinsi Riau sendiri bencana tersebut sudah seperti musim-musiman. Padahal menurutnya, dalam beberapa kesempatan Kapolri tegaskan, bahwa akan ada Sanksi Berat berupa Pencopotan maupun Non Job bagi para Kasatwil yang daerahnya terbukti kembali terjadi Karhutla.

Untuk Riau sendiri lanjutnya, semenjak Mapolda dipimpin oleh Irjen Pol Mohd Iqbal S.IK MH, mayoritas hanya berkutat pada kegiatan Seremonial dan Pencitraan saja.

"Sosok Kapolda Riau, Irjen Pol M Iqbal terkesan seperti Artis FTV yang selalu kerap muncul dalam pemberitaan seremonial belaka. Seperti baru-baru ini ditabalkan sebagai Datuk oleh Tokoh Masyarakat Melayu Riau, Spanduk dan Papan Balihonya tersebar dimana-mana," katanya.

Sementara disatu sisi terang dia, aspek Penegakan Hukum justru terlihat mundur, terutama terkait dengan Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) yakni berkaitan dengan Pencegahan Karhutla di seluruh Wilayah Provinsi Riau.

Hal ini menurut Larshen, akibat kurang tegasnya Aparat Penegak Hukum (APH) bahkan cenderung memble, sehigga para Mafia Hutan ataupun Lahan tak khawatir lagi dengan membuka akses Kebunnya melalui cara-cara membakar.

Menurut Larshen, kondisi Asap yang Mengancam Kesehatan Masyarakat akibat Karhutla adalah salah satu dampak, betapa lemahnya sistem Penegakan Hukum di Riau ini.

"di Riau ini ada 12 Kabupaten Kota. Semuanya ada Mapolsek, Mapolres hingga Mapolda. Kalau APH kita tegas dan ber-integritas, maka kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Coba Anda perhatikan saat ini! Saya, Istri, Orang Tua dan Anak-Anak saya menjadi Korban akibat berbahayanya Polusi Udara saat ini. Gumpala Asap sudah merebut Hak saya dalam Menghirup Udara Bersih dan Sehat di Kota Pekanbaru ini. Pokoknya Wallahuallam Bissawab" ujar Larshen Yunus.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau ini pastikan, bahwa pihaknya segera Menyurati Mabes Polri. Agar Kepemimpinan Irjen Pol M Iqbal sebagai Kapolda Riau segera di Evaluasi Total. Terlalu banyak Pencitraan dan hal-hal yang tidak Produktif.

"Tolong Kami Pak Kapolri. Sampai kapan kami Hidup Asap Beracun ini? Kami tagih Janji bapak! Terhadap wilayah yang masih terdampak Karhutla, maka Kasatwilnya (Kapolda dan Kapolres) segera di Copot. Mana Janji Manismu Jenderal?" tanya Larshen Yunus, seraya mengusap air matanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Sabtu (7/10/2023) Pimpinan dari Induk Organisasi Kepemudaan terbesar dan tertua itu katakan, bahwa Penegakan Hukum (Gakkum) sangat lemah, terutama bagi kalangan atas (Elite). Apalagi kalau menyangkut dengan Korporasi Perusahaan yang terlibat langsung dalam Pembukaan Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Riau ini.

"Sekali lagi kami Mohon Pak Presiden! melalui bapak Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si, mari dan berkenanlah untuk Menegur anak buahmu Jenderal. Jangan hanya mengumpulkan pundi-pundi. Sementara disatu sisi masih banyak pekerjaan yang belum siap, terutama dalam rangka memperbaiki tata kelola dan sektor di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Riau ini" tutur Larshen Yunus.

Terakhir, Ketua KNPI Provinsi Riau itu hanya katakan, bahwa pihaknya segera Menyurati Kapolri, Wakapolri dan Irwasum Mabes Polri serta bapak/ibu Marga Silaban yang ada di tempat ini. "Mari bersatu padu menggapai cita-cita, demi Provinsi Riau yang Lebih Baik Lagi."Tukasnya.(rls/red).