Agung Nugroho (baju hijau) saat melakukan Sidak di SMAN 9 Pekanbaru.

Alamak! Disdik Provinsi Riau Rupanya Surati SMAN di Pekanbaru, Minta 'Jatah' 40 Siswa

Senin, 25 Juli 2022 - 13:23:24 WIB
Share Tweet Google +

PEKANBARU, CATATANRIAU.com | Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, menemukan adanya kuota yang sengaja dikosongkan oleh pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Pekanbaru. Kuota ini diduga untuk menampung 'siswa titipan'.

Hal tersebut terungkap saat Agung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di SMAN 9 Pekanbaru, Jumat (22/7/2022) kemarin. Disana Agung, mendapati informasi terkait dugaan praktik titipan ini.

Dikatakan Agung, dirinya akan memantau semua sekolah yang ada di Pekanbaru, karena sebagai Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru, sangat banyak laporan masuk kepada dia.

"SMAN 9 ini jadi sampel saya, saya akan cek semua SMAN dan SMKN, nanti kita panggil kepala sekolahnya ke DPRD Riau. Makanya, kita bawa juga pihak inspektorat untuk ikut, sekalian kita mau menyurati juga soal temuan di lapangan ini," ujar Agung. Dari pemaparan kepala sekolah, jelas Agung, sebenarnya kuota sekolah adalah 36 siswa per satu kelas, dan total rombongan belajar (rombel) yang disiapkan dalam PPDB adalah 9 kelas.

Dari hasil PPDB, lanjutnya, pihak sekolah rencananya menerima 324 siswa dan yang diumumkan di sistem PPDB adalah 269. Sehingga, ada sisa kuota 55 siswa.

Selain sisa kuota 55 siswa itu, kata Agung, pihak sekolah juga diintruksikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menerima kuota 75 siswa lagi. Instruksi ini dibarengi dengan pemberian izin sekolah untuk menambah rombel.

"75 siswa itu katanya 40 siswa rekomendasi dari dinas, dan 35 siswa rekomendasi dari DPRD," terangnya.

Agung menduga, instruksi ini dipersiapkan untuk menampung siswa-siswi titipan yang tak masuk dalam sistem PPDB. Dia ingin ada keterbukaan dari Dinas Pendidikan terkait hal ini.

Agung menegaskan, pihak kepala sekolah tak boleh dipersalahkan, karena mereka hanya mengikuti instruksi dari dinas. Makanya, Agung meminta supaya semua anak yang masuk di luar PPDB dipending dulu.

"Saya tak menyalahkan kepala sekolah, karena mereka diintruksikan oleh dinas. Tadi juga ada aspirasi dari panitia, supaya PPDB seperti di DKI Jakarta, semua murni melalui sistem PPDB, saya kasihan juga nengok pihak sekolah yang selalu dipusingkan setiap PPDB," tutupnya. ***


Sumber : GoRiau 

Editor : Redaksi



Tulis KomentarIndex
Berita TerkaitIndex