Hadiri Rakornas P2DD, Bupati Rohul Berharap Diskominfo Tetap Berinovasi Perluasan Layanan Publik
Rohul (Jakarta), Catatanriau.com | Bupati Rokan Hulu (Rohul) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman Kav 86, Jakarta. Selasa (03/10/2023).
Rakornas P2DD untuk tahun 2023 tahun ini mengambil tema "Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju".
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
"Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai," ungkapnya.
Masih Menko, Ia menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja Tim P2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2%.
Sementara itu Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai Wakil Presiden memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.
“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemda,” ujarnya.
Di tempat yang sama H. Sukiman mengungkapkan sesuai amanat Kepres No. 3 Tahun 2021, P2DD bertujuan untuk mendukung tata kelola keuangan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital.
“Rakornas ini adalah forum koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dan Pemkab Rohul akan segera menindak lanjuti dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (P2DD) Kabupaten Rohul yang akan ditetapkan dalam keputusan Bupati Rohul dan Sekda Kab. Rohul nantinya yang akan berperan sebagai ketua harian,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Rohul ini juga menyampaikan bahwa nantinya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (P2DD) Kabupaten Rohul dengan pendekatan Collaborative Government dan koordinasi lintas sektoral bersama Diskominfo, diharapkan dapat terus berinovasi untuk pemanfaatan dan perluasan layanan publik dan transaksi keuangan daerah dapat dilakukan secara digital, diantaranya transaksi Pajak dan Retribusi Daerah dapat menggunakan metode QRIS dan memanfaatkan Market Place Lokal maupun Nasional dalam layanan publik dan transaksi keuangan daerah.
“Pemkab Rohul akan melakukan penguatan regulasi perluasan layanan pembayaran Pajak Daerah secara digital. Tentunya berkoordinasi dengan Bank Mitra untuk membuka layanan pembayaran Pajak yang baru," kata Sukiman.
Lanjutnya, disamping untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak, tentu juga untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.
Kepala Diskominfo Rohul melalui Kepala Bidang IKP Rudy Fadrial, S.Sos.M.Si mengatakan bahwa Diskominfo akan segera menindak lanjuti perintah dan arahan Bupati untuk dapat menginisiasi transformasi digital melalui Tim P2DD Kabupaten Rohul.
"Terlebih lagi pada tanggal 17 Agustus 2023 saat Upacara Peringatan HUT RI ke 78 Bupati Rohul juga telah meluncurkan pemanfaatan sertifikasi digital Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pelayanan publik dan pemerintahan," pungkas Rudy.
Rakornas ini di hadiri Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Ombudsman, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian, serta para Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua Tim P2DD.
Untuk Pemkab Rohul yang ikut mendampingi Bupati Rohul Kepala Diskominfo H. Syofwan, S.Sos. yang diwakili Kepala Bidang IKP Rudy Fadrial, S.Sos.M.Si.***
Laporan : E.S.Nst/MC Kominfo
