Pemerintah Kabupaten Siak senantiasa berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat, sehingga penyelenggaraan otonomi tercapai secara lebih maksimal. 

 

Hal itu disampaikan Pelaksana tugas Bupati Siak Alfedri saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2017, pada sidang paripurna, Senin (16/4/18) pagi, di gedung DPRD Siak.

 

“Strategi untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber lainnya,” jelasnya.

 

Dijelaskannya, pada tahun 2017 capaian realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,79 triliun lebih atau sebesar 93,28 persen dari target pendapatan daerah sebesar Rp1,92 triliun lebih.

 

Sementara, lanjutnya, target PAD sebesar Rp266,28 miliar lebih dengan realisasi PAD Rp267,44 miliar lebih atau sebesar 100,44 persen. Kontribusi terbesar dalam struktur PAD Kabupaten Siak bersumber dari penerimaan Hasil Pajak Daerah. Selanjutnya target dana perimbangan sebesar Rp1,41 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp1,28 triliun lebih atau sebesar 90,80 persen. 

 

“Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sampai saat ini masih merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam APBD Kabupaten Siak Tahun 2017,” ungkap mantan Kadis PPKAD itu.

 

Alfedri sebut, realisasi lain–lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2017 hampir mencapai target yang telah ditetapkan, dengan target sebesar Rp243,84 miliar lebih dan realisasi sebesar Rp243,49 miliar lebih atau sebesar 99,86 persen.

 

Target dan realisasi belanja daerah selama tahun 2017.

Belanja daerah Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2017 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. 

 

“Realisasi belanja daerah Kabupaten Siak pada Tahun Anggaran 2017 (data bulan Maret 2018 /Unaudited ) realisasi belanja daerah sebesar Rp1,63 triliun lebih dari target sebesar Rp1,79 triliun lebih atau sebesar 90,70 persen,” sebut Alfedri.

 

Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Siak pada Tahun Anggaran 2017 melebihi target, pada tahun 2017 realisasi pembiayaan sebesar Rp12,54 miliar lebih dari target sebesar Rp12,29 miliar lebih dengan capaian realisasi pembiayaan sebesar 102,04 persen.

 

“Alhamdulillah kita telah 6 kali berturut-turut mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas pengelolaan keuangan tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016,” ujarnya.

 

Ia berharap untuk pengelolaan keuangan tahun 2017 yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI kembali mendapatkan opini WTP.