SIAK, CATATANRIAU.com | Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak tahun 2022 kembali tidak memiliki anggaran sendiri maupun dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Sehingga kegiatannya tergantung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Hal ini menimbulkan reaksi masyarakat, Salah satunya Deby Afriyoza SIP penasehat HIMASA (Himpunan Mahasiswa Sungai Apit). Deby sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang tidak menganggarkan keuangan Lembaga Adat Melayu  kabupaten Siak. "Ungkap Deby kepada catatanriau.com, Minggu (30/01/22). 

"Kami sangat kecewa mendengar hal ini, Padahal dalam penganggaran sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Ormas Bidang Kebudayaan, Keraton Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah," Kata dia.

Ia menilai PEMDA Siak tidak menjaga marwah Negeri Istana yang mengkempanyekan Siak The Trully Malay (Siak Melayu yang sebenarnya). 

"Siak merupakan tempat pusat Budaya Melayu Riau karena ada kesultanan. Kalau Pemkab Siak mengerti tentang Melayu apalagi Siak ini tempat pusat budaya Melayu Riau, mestilah ada upaya jalan untuk membantu.

Deby menambahkan seharusnya pemerintah, kepala daerah dan jajarannya tahu tentang hal tersebut. Bahwa harus ada sinergi antara pemerintah dengan lembaga Adat.

Deby afriyoza juga mempertanyakan tugas dan fungsi DPRD sebagai mitra Pemerintah, apa upaya DPRD melihat hal ini. Apa diam saja? 

"Pemerintah, DPRD, Lembaga Adat, harus berjalan besinergi untuk pembangunan Kabupaten Siak. Dan harusnya itu terjalin dengan baik. "Pungkas Deby afriyoza SIP. yang juga Demisioner ketua melayu asean di yogyakarta tersebut.(Mr.j).