YOGYAKARTA,CATATANRIAU.COM,:— Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperkuat sinergi antara dunia usaha dan insan pers melalui Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI yang digelar di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperluas pemahaman publik mengenai industri kelapa sawit yang berkelanjutan, ramah lingkungan sekaligus memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengatakan pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi workshop memiliki pesan tersendiri. Daerah yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit tersebut dinilai menjadi tempat yang tepat untuk memperkenalkan lebih luas manfaat komoditas sawit dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keterkaitannya dengan berbagai kebutuhan industri dan masyarakat.
Menurut Eddy, kelapa sawit tidak hanya berkaitan dengan produk minyak goreng atau komoditas ekspor. Produk turunan sawit telah digunakan dalam berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk bahan yang berkaitan dengan industri batik dan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai kontribusi sawit dinilai perlu terus diperluas melalui informasi yang akurat.
Namun, Eddy mengakui industri kelapa sawit masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi regulasi dan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyebut pelaku usaha sawit tidak hanya berupaya menjaga kawasan konsesinya, tetapi dalam sejumlah kejadian juga ikut membantu pemadaman kebakaran yang terjadi di luar wilayah konsesi.
Eddy mencontohkan keterlibatan dunia usaha dalam membantu penanganan karhutla di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau. Meski demikian, menurutnya masih terdapat persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian, salah satunya penerapan prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
“Apabila terjadi liability, sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan adendum atau klausul pengecualian dalam aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem,” jelas Eddy Martono.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan bahwa pers memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi berdasarkan fakta di tengah berbagai isu dan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia.
Menurutnya, pemberitaan mengenai sawit harus didasarkan pada data, fakta empiris dan kepentingan publik.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” ujar Akhmad Munir.
Ia menilai jurnalisme berbasis data menjadi kebutuhan penting dalam pemberitaan sektor sawit. Wartawan dituntut mampu mengangkat praktik industri yang baik dan ramah lingkungan, namun tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis ketika menemukan persoalan dalam tata kelola perusahaan.
“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” tegasnya.
Pandangan mengenai posisi strategis sawit juga disampaikan Guru Besar Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah. Ia menyebut kelapa sawit sebagai anugerah bagi Indonesia karena memberikan kontribusi terhadap devisa, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi nasional.
“Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional. Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menyoroti pentingnya memperkuat sektor hulu, khususnya perkebunan rakyat. Menurutnya, daya saing sawit Indonesia ke depan sangat bergantung pada peningkatan produktivitas petani, peremajaan kebun dan penguatan kemitraan yang adil antara petani, BUMN dan pihak swasta.
“Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri. Kunci daya saing kita ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat untuk memangkas yield gap, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan adil antara petani, BUMN dan swasta,” kata Bustanul.
Dari sisi media, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, profesionalisme jurnalistik dan kesadaran terhadap kepentingan nasional.
Menurutnya, pers tetap harus kritis apabila menemukan persoalan dalam industri sawit, tetapi pemberitaan juga harus mempertimbangkan kontribusi strategis sawit bagi perekonomian Indonesia.
“Kebebasan pers itu universal. Tetapi kesejahteraan nasional itu nilainya lebih tinggi,” ujar Agus, seraya mengingatkan bahwa negara-negara lain juga memiliki kepentingan kuat dalam melindungi produk dan komoditas strategis mereka.
Agus menyebut kelapa sawit memiliki sejumlah peran penting, antara lain sebagai penyumbang devisa nonmigas, penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi daerah, pendukung ketahanan dan kemandirian energi melalui pengembangan biodiesel, serta penyedia minyak nabati dan bahan baku industri pangan.
Karena itu, menurut Agus, pemberitaan mengenai persoalan lingkungan dan berbagai tantangan industri sawit harus tetap dilakukan secara kritis, tetapi proporsional. “Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan dan pengakuan kita bahwa sawit adalah ‘saka guru’ atau pilar utama perekonomian nasional. Minimal harus seimbang,” tegasnya.
Ia menambahkan, media tidak boleh kehilangan independensi hanya karena kepentingan industri. Namun, profesionalisme pers juga menuntut wartawan memahami konteks persaingan komoditas minyak nabati global serta kepentingan ekonomi nasional yang melekat di dalamnya.
Workshop GAPKI dan PWI tersebut pada akhirnya menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang sehat antara industri dan pers. Pers tetap memiliki tugas melakukan kontrol dan menyampaikan kritik berdasarkan fakta, sementara dunia usaha dituntut terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi dan menjalankan prinsip keberlanjutan.
Melalui forum ini, GAPKI dan PWI berharap lahir pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan insan pers mengenai dinamika industri kelapa sawit Indonesia. Dengan jurnalisme yang berbasis data, objektif, kritis dan berimbang, publik diharapkan memperoleh informasi yang utuh mengenai manfaat sekaligus tantangan sawit, sehingga diskursus tentang komoditas strategis Indonesia tersebut dapat berlangsung secara lebih sehat dan mencerdaskan.****
