Jakarta, Catatanriau.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hingga Selasa malam (4/11/2025), pemeriksaan intensif terhadap sepuluh orang yang diamankan masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses hukum ini baru memasuki tahap awal dan masih akan terus berkembang.
“Kegiatan OTT itu biasanya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk kemudian melacak dan menelusuri apakah juga ada praktik-praktik dugaan korupsi di lokus lainnya. Nah, ini tentunya masih akan terus berkembang, karena ini baru awal dari kegiatan OTT,” ujar Budi kepada wartawan di halaman Gedung KPK, Selasa malam.
Menurut Budi, saat ini tim penyidik masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang sudah diamankan. Jika nanti dibutuhkan keterangan dari pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam konstruksi perkara ini, KPK tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan lanjutan.
“Untuk saat ini, penyidik masih fokus pada pemeriksaan intensif terhadap sepuluh orang yang diamankan. Sembilan di antaranya dibawa langsung ke Jakarta, sementara satu orang atas nama DN menyerahkan diri setelah sempat dilakukan pencarian oleh tim,” jelasnya.
Budi juga memastikan bahwa perkara ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran di Dinas PUPR Provinsi Riau, yang diduga kuat menjadi sumber praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat daerah tersebut.
“Kami belum berbicara mengenai proyek-proyek secara spesifik, tetapi yang pasti ini terkait anggaran di Dinas PUPR. Dalam dinas tersebut ada unit pelaksana teknis (UPT-UPT) yang juga menjadi bagian dari pemeriksaan malam ini,” paparnya.
Lebih lanjut, Budi membeberkan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara, sepuluh orang yang diamankan terdiri dari Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas PUPR, lima Kepala UPT, serta dua orang pihak swasta yang disebut-sebut sebagai staf ahli sekaligus orang kepercayaan Gubernur.
“Saudara DN ini juga termasuk pihak yang krusial, karena perannya cukup penting dalam konstruksi perkara yang sedang kami dalami. Pemeriksaan terhadapnya masih terus berlangsung secara intensif,” tambah Budi.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan keterlibatan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, Sekda Riau, hingga Penjabat Gubernur Riau, Budi menyebut hal tersebut masih dalam tahap pengumpulan informasi.
“Kebutuhan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain nanti akan disesuaikan dengan perkembangan penyidikan. Jadi, kami belum bisa menyimpulkan siapa saja yang akan dimintai keterangan. Namun prinsipnya, siapa pun yang dianggap mengetahui atau terkait dengan perkara ini, pasti akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” tegasnya.
KPK juga memastikan telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata uang.
“Untuk uang dalam bentuk rupiah diamankan di Riau, sementara uang dalam bentuk dolar dan poundsterling ditemukan di Jakarta, di salah satu rumah milik saudara Abdul Wahid,” ungkap Budi sebelumnya.
Ia menambahkan, tim sempat melakukan pengejaran terhadap Gubernur Abdul Wahid, sebelum akhirnya berhasil diamankan di salah satu kafe di wilayah Riau.
KPK dijadwalkan akan menggelar konferensi pers resmi pada Rabu (5/11/2025) untuk mengumumkan jumlah tersangka, identitas masing-masing pihak, serta memaparkan secara lengkap kronologi dan konstruksi perkara dugaan suap dan korupsi yang melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi Riau.
“Insya Allah besok siang akan kami sampaikan secara resmi berapa yang ditetapkan menjadi tersangka dan bagaimana kronologi lengkapnya. Kami harap publik bersabar,” tutup Budi.***
