Rohul, Catatanriau.com - Guna mencari solusi terkait distribusi saluran irigasi yang lebih adil dan efisien bagi para petani serta pembudidaya perikanan. Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., menggelar audiensi dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Rokan Hulu.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Rumah Dinas Bupati pada Kamis (28/8/2025) dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kolaboratif.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) CH Agung Nugroho, S.Tp., M.M., Plt. Kadis DKPP Zulfikar, S.P., serta Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Fisman Hendri, S.Hut. Dari pihak KTNA, turut hadir Ketua KTNA Sri Hardono beserta jajaran pengurus.
Fokus utama pembahasan adalah pengaturan dan pengendalian saluran irigasi agar distribusi air bisa berjalan merata. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi konflik kepentingan antara petani sawah dan pembudidaya kolam ikan yang sama-sama sangat bergantung pada ketersediaan air.
“Kita perlu mencari solusi win-win agar air irigasi dapat dimanfaatkan dengan optimal tanpa merugikan salah satu pihak," tegas Bupati Anton dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi tani, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pertanian dan perikanan di Rokan Hulu.
Ketua KTNA Rohul, Sri Hardono, juga menyampaikan aspirasi yang datang dari para petani dan pelaku usaha perikanan. Menurutnya, selama ini persoalan distribusi air masih sering menjadi kendala di lapangan.
"Saya berharap dengan adanya audiensi ini, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah teknis dan kebijakan yang berpihak kepada seluruh pihak yang terdampak," ujarnya.
Audiensi kemudian ditutup dengan kesepakatan semua pihak untuk menindaklanjuti hasil pembahasan melalui pemetaan lapangan, guna mengetahui kondisi riil sistem irigasi di daerah.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah, dengan pendekatan kebijakan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.***
