Siak, Catatanriau.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Siak Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi strategis, yakni Kantor Bupati Siak dan Kantor DPRD Kabupaten Siak dengan mengangkat isu transparansi dan pengelolaan anggaran daerah yang dinilai bermasalah.

Dipimpin oleh Riyan Azhari sebagai Koordinator Umum dan Ahmad Nur Fauzi sebagai Koordinator Lapangan, aksi ini melibatkan sekitar 20 orang peserta yang membawa mobil komando, sound system, spanduk, poster, toa, dan ban bekas sebagai simbol protes mereka.

Dalam orasi yang disampaikan, massa menyuarakan tuntutan, di antaranya meminta kebijakan anggaran yang pro-rakyat, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta penyelesaian tunda bayar anggaran tahun 2024. Mereka juga mendesak Bupati Siak untuk memberikan pernyataan resmi dalam waktu 3x24 jam, dengan ancaman akan melakukan aksi susulan yang melibatkan massa lebih besar jika tidak direspons.

Adapun tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut yaitu, 1.Menuntut kebijakan anggaran yang pro rakyat dan berkeadilan, 2.Menuntut pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif dan bertanggung jawab, 3. Menuntut transparansi pengelolaan keuangan daerah, 4. Menuntut bupati siak mengambil langkah cepat dan tegas menyelesaikan seluruh persoalan keuangan yang ada dan mempercepat penyelesaian hutang yang disebabkan tunda bayar anggaran 2024, 5. Mendesak bupati siak melakukan investigasi atas pengelolaan keuangan tahun anggaran yang lalu.

Mereka juga membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisi kritik terhadap kebijakan anggaran Pemkab. Di antaranya bertuliskan “Prioritaskan Hak Rakyat, Bukan Seremonial Elit” dan “Transparansi Anggaran adalah Hak Kami”.

Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Sri Indrapura dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Asisten III Rozi Candra, Kepala Inspektorat Fali Wundi Rasto, Kepala BKD Siak Raja Indor, Kabag Hukum Asrafli, serta Kabag Tapem T. Indra Putar. Pihak Pemkab menyatakan bahwa kewajiban pembayaran kepada ASN dan tenaga honorer sudah direalisasikan di seluruh OPD.

Setelah audiensi, massa bergerak ke Kantor DPRD Siak untuk melanjutkan aksi. Mereka kembali melakukan orasi dan diterima oleh Kabag Persidangan DPRD Siak, Riduan N, yang menyampaikan bahwa persoalan keuangan Pemkab telah dibahas dalam dua kali rapat paripurna. Tuntutan resmi dari massa pun diterima dan akan disampaikan kepada Ketua DPRD Siak.

Mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan dan menurunkan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi oleh DPRD Siak.

Aksi berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian, dan berakhir dengan pembacaan pernyataan sikap dari para mahasiswa.***

Laporan : Tiyna