Pekanbaru, Catatanriau.com | Menyikapi maraknya perilaku penyimpangan seksual dan tidak adanya regulasi dari pemerintah, aliansi mahasiswa Universitas Riau melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KemenPP) BEM Universitas Riau adakan Mimbar Bebas Tolak LGBT pada (12/07) di depan Gedung DPRD Provinsi Riau. Adapun massa aksi terdiri dari BEM UNRI, DPM UNRI, Forum Perempuan BEM UNRI, Dinas Pemberdayaan Perempuan BEM FKIP, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan BEM FEB.

Feby Rahayuni, Koordinator Lapangan yang juga merupakan Staff Kajian Strategis Kemensospol BEM UNRI menyampaikan dalam orasinya bahwa saat ini Riau sedang gawat darurat dalam kasus LGBT.

Selain penyampaian orasi oleh massa aksi, mimbar bebas juga diwarnai dengan penampilan puisi yang menggambarkan retakan moral generasi bangsa saat ini.
 
Di tempat yang sama, Menteri Sosial dan Masyarakat BEM UNRI, Muhammad Wily Saputra, dalam orasinya turut memberikan reminder kepada Pemprov terkait maraknya kasus penyimpangan seksual di Provinsi Riau. dalam orasinya,

“Hari ini kita turun ke jalan untuk memberikan peringatan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan memberitahu masyarakat Provinsi Riau terkait maraknya kasus penyimpangan seksual di Provinsi Riau. Hari ini para pelaku LGBT secara terang-terangan memunculkan eksistensinya di depan umum. Hari ini kita bukan ingin menuntaskan pelaku, tetapi perilaku penyimpangan seksual”, ujar Wily.
 
Selain itu, Neysa Javita Putri, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM UNRI meminta Pemda untuk segera menyelesaikan peraturan terkait LGBT.

“Pada 6 Juni 2023, Pemerintah Daerah telah menerima arahan dari dewan untuk segera menyelesaikan peraturan terkait LGBT, namun sampai saat ini LGBT masih merajalela. Ini bukan persoalan HAM, tetapi persoalan mengenai penyakit moral,” ujar Nesya.
 
Sementara itu Wakil Presiden Mahasiswa BEM UNRI, Muhammad Aditya Pratama, dalam orasinya meminta agar DPRD Provinsi Riau membuka ruang diskusi dan meminta Pemprov untuk menindak tegas terkait kasus LGBT di Provinsi Riau.

“Hari ini banyak sekali brand yang mendukung LGBT. BEM Universitas Riau akan selalu berada di jalan kebenaran dan melawan kedzoliman. Kami BEM Universitas Riau menuntut Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan regulasi yang jelas terhadap penanganan masalah LGBT di Provinsi Riau. Kami juga mendesak DPRD Provinsi Riau membuka ruang diskusi dan audiensi sebesar-besarnya serta memberikan respon dan tindakan tegas terkait kasus LGBT di Provinsi Riau,” Jelas Aditya.
 
Kegiatan mimbar bebas ditutup dengan penandatangan petisi Tolak LGBT dan pembacaan doa yang dipimpin oleh Miftahul Kurniawan.***

Laporan : Dwiki