Siak, Catatanriau.com – Gemuruh suara kekecewaan kembali menggema dari “Negeri Istana.” Alih-alih mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, warga Siak justru harus menelan pil pahit. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura kini menjadi sorotan tajam, dituding mengabaikan kemanusiaan demi pundi-pundi rupiah. Berbagai keluhan mengemuka, mulai dari dugaan salah pemberian obat, lambatnya penanganan, hingga praktik medis yang diduga lebih berorientasi bisnis ketimbang kesembuhan pasien.
Ketika "Dukun" Lebih Etis dari Dokter
Sebuah kisah pilu mencuat ke permukaan. Seorang warga menceritakan pengalaman pahit saat anggota keluarganya dirawat di RSUD. Ketika bertanya tentang kondisi pasien dan rencana penanganan lanjutan, ia justru mendapatkan jawaban yang menusuk hati dari seorang dokter: “Saya itu saya bukan dukun pak, bisa tahu penyakitnya apa.” Kata-kata yang sungguh tak pantas keluar dari mulut seorang tenaga medis yang digaji dari keringat rakyat. Respons arogan ini sontak memicu kemarahan publik, bahkan melabelinya sebagai “perilaku tak beretika.”
Antrean Campur Aduk, Pelayanan Kian Ruwet
Sistem pelayanan pasien di RSUD Siak juga menuai kritik pedas. Semua pasien, tanpa memandang jenis penyakit, dijejalkan dalam satu ruangan pendaftaran yang semrawut. “Seharusnya ada pemisahan agar lebih tertib dan efisien,” keluh seorang warga. Kondisi ini bukan hanya menciptakan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi memperparah kondisi pasien yang memang membutuhkan penanganan cepat dan terpisah.
Aroma Bisnis di Balik Resep Obat
Isu dugaan kerja sama antara RSUD dengan apotek tertentu juga santer terdengar. Banyak warga menduga kuat adanya pengarahan sistematis agar pasien membeli obat di luar rumah sakit, demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Jika ini benar, maka kepentingan bisnis telah mengalahkan prinsip pelayanan publik yang seharusnya berpihak pada pasien.
Akhir Pekan yang Mematikan: Pasien Terlantar Tanpa Kepastian
Ironisnya, pelayanan dokter di RSUD Tengku Rafi'an hanya tersedia hingga hari Jumat. Bagi warga yang jatuh sakit di akhir pekan, mereka terpaksa menunggu hingga Senin untuk mendapatkan penanganan medis. Lebih parah lagi, pasien yang sudah terlanjur dirawat hanya menerima infus tanpa ada kejelasan tindakan lanjutan.
Seorang ibu bahkan berbagi kisah pedih tentang anaknya yang baru berusia 1,7 bulan. Dengan perut membengkak akibat infeksi selang VP shunt, sang anak tidak kunjung dirujuk ke Pekanbaru. Dokter bersikukuh menyatakan anaknya “tidak kritis,” padahal gejala yang ditunjukkan mengindikasikan kondisi darurat. Tak punya pilihan, sang ibu akhirnya membawa sendiri anaknya ke RS Awal Bros untuk mendapatkan penanganan yang layak. Ini adalah bukti nyata bahwa nyawa seolah tak berharga di mata sebagian oknum.
Bidan Swasta: Penjaga Kesehatan atau Penjaga Dompet?
Kritikan juga mengarah pada praktik bidan di desa-desa yang membuka layanan pribadi berdekatan dengan Pustu (Puskesmas Pembantu). Hal ini dianggap memberatkan warga karena harus membayar lebih mahal ketimbang memanfaatkan fasilitas gratis.
“Bukannya terbantu, kami malah harus rogoh kocek untuk berobat ke praktik pribadi. Kami mohon Ibu Bupati mengevaluasi izin praktik bidan seperti ini,” ungkap seorang warga, menunjukkan betapa kebijakan ini justru mencekik rakyat kecil.
SIMBA Menuntut Evaluasi Menyeluruh: Demi Kemanusiaan dan Integritas
Riyan Azhari, Ketua SIMBA (Siak Muda Berbicara), tak tinggal diam. Ia menyuarakan keprihatinan mendalam atas bobroknya layanan kesehatan ini.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Ketika pelayanan di rumah sakit justru menciptakan ketidakadilan, keterlambatan, bahkan potensi bahaya bagi nyawa, maka ini sudah masuk ke ranah darurat moral dan etika,” tegasnya, kepada Wartawan, Ahad (25/05/2025).
SIMBA mendesak Pemerintah Kabupaten Siak untuk segera membentuk tim independen guna mengevaluasi total kinerja RSUD Tengku Rafi'an. “Kami siap mengawal aspirasi rakyat demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berintegritas,” pungkas Riyan.
Tegakkan Marwah di Negeri Sendiri!
Seruan “Tegakkan marwah di negeri sendiri” kini menjadi harapan besar masyarakat Siak. Mereka mendambakan Pemerintah Kabupaten Siak, khususnya Bupati, untuk turun tangan menertibkan sistem dan oknum di balik pelayanan kesehatan yang mengecewakan ini. Rakyat menjerit bukan karena biaya, melainkan karena rasa kecewa mendalam dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga kesehatan mereka.
Apakah jeritan rakyat ini akan didengar? Ataukah Negeri Istana akan terus berduka dalam ketidakadilan layanan kesehatan?***