DUMAI, CATATANRIAU.COM | Senin 22/02/2021,Dalam perselisihan antara ex security citimall dengan citimall berujung dihearing dikantor DPRD Kota Dumai.
Dalam hearing tersebut dihadiri Wakil ketua DPRD Kota Dumai Mawardi, Hj.Hazlinar S.Sos. M.Si beserta anggota, Agustiawirman dari Disnakertrans provinsi Riau bagian pengawasan, Parulian siregar dari Disnakertrans Kota Dumai beserta jajaranya,Fenzrial Meneger citimall, ketua konsilidasi DPC SBSI Dumai Ismunandar dan ex security citimall.
Pembahasan masalah gaji yang belum dibayarkan oleh pihak citimall dengan subcon PT. Trans Dana Profotri (TDP) kepada ex security citimall.Dalam Hearing ini pihak PT. TDP tidak bisa hadir.
pada saat ketua konsilidasi DPC SBSI Dumai Ismunandar memaparkan yang diinginkan oleh ex security citimall," kami sudah tidak memikirkan lagi kapan gaji harus dibayarkan,karena kami bukan pengemis, karena dalam 2 bulan ini kami itu aja yang kami urus, sudah pekerjaan hilang dan gaji pun tidak dibayar, jadi perusahaan yang mau bekerja dikota Dumai ini jangan buat keadaan tidak kondusif." Ungkap Ismunandar dihearing.
"Kami sekarang ini meminta dari Disnakertrans provinsi Riau bagian pengawasan untuk membuat nota pemeriksaan dan nota penetapan terhadap PT TDP, supaya ini menjadi pembelajaran bagi perusahaan yang lain." Imbuhnya.
Marwardi juga bertanya lagi dengan Plt Disnakertrans Kota Dumai Parulian Siregar ,apakah security sekarang ini yang bekerja di citimall sudah melaporkan tenaga kerjaannya ke Disnaker.
Plt Disnakertrans Kota Dumai Parulian Siregar menjelaskan bahwa pihak dari citimall atau vendornya belum melaporkan tenaga kerjanya dibidang pengamanan (security) citimall.ungkap Parulian Siregar.
Mendengar pendapat dari ketua konsilidasi DPC SBSI Dumai Ismunandar dan Parulian Siregar, Mawardi berang karena dia beranggapan bahwa ex security citimall masih bekerja,hanya permasalahan gaji aja, ditambah lagi belum adanya melapor tenaga kerjanya dibidang pengamanan mall ( security) setelah mendengar hal tersebut Mawardi marah dengan menggebrak meja.
Mawardi mengungkapankan didalam hearing tersebut," Dengan informasi yang seperti ini, ini sudah tidak benar lagi,proses sajalah secara hukum, mereka sudah kehilangan pekerjaanya,karena mereka hanya meminta haknya. Dan pekerja sekarang ini belum dilaporkan ke Disnakertrans Kota Dumai. Ini harus diproses sesuai aturan." Tegasnya didalam hearing dan sambil meninggalkan ruangan rapat.
Hj. Hazlinar.S.Sos. M.Si menyampaikan keawak media dalam hearing ini,"Tentu dalam hal ini kita juga prihatin dengan kejadian ini, dengan tenaga kerja PT. TDP tersebut belum menerima haknya."Imbuhnya.
"Untuk itu kita minta keseriusan dari pihak PT. TDP untuk membayarkan haknya pekerja, mereka sudah mengeluarkan keringat tetapi belum mendapatkan haknya," Katanya.
"Dalam hal ini kami menegaskan kepihak Disnaker provinsi Riau bidang pengawasan, hal ini benar benar harus diperjuangkan,kalau perlu ditindak lanjuti atau diberi sanksi." Ungkapnya.
mengenai kemarahan Mawardi Hj.Hazlinar berpendapat,"karena kita merasa sedih melihat ini,mereka sudah tidak berkerja lagi dan mereka tidak diikut sertakan dalam pekerjaan yang baru,wajar saja pak Mawardi marah."Tegasnya.
Disnakertrans Provinsi Riau menegaskan melalui Agusetiawarman,"Selanjutnya kita akan membuat nota penetapan,meminta kepada PT.TDP untuk membayar upah pekerja yang belum dibayarkan."Ungkapnya kepada awak media.
"Termasuk denda 5% perhari atau 50% perbulan,hal itu diatur dalam PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, SOP kita seperti itu,setelah mereka terima 14 hari kita beri waktu untuk melaksanakan."Katanya.
Apabila mereka tidak melaksanakan,kita akan melayangkan nota kedua,dan apabila tidak juga kita akan memberi sanksi administrasi,salah satunya pencabutan izin,tapi bukan kita yang mencabut izinya,tetapi kita yang memberi rekom kepada yang membuat izin tersebut."Tegasnya.*****
