Siak, Catatanriau.com – Dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Siak dalam memperjuangkan pencairan dana kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp489 miliar dari Pemerintah Pusat terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari Aliansi Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak yang menilai dana tersebut merupakan hak daerah yang harus segera direalisasikan.
Aliansi menegaskan, keterlambatan penyaluran dana tersebut berpotensi menghambat berbagai program strategis pemerintah daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, sektor pendidikan, hingga program beasiswa bagi masyarakat.
Sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Provinsi Riau, Kabupaten Siak dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan segera memenuhi kewajibannya dengan mencairkan dana kurang salur yang selama ini diperjuangkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Mahasiswa BEM Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang juga Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, Syahradi Ramatul.
"Kami melihat Pemerintah Kabupaten Siak sudah bekerja maksimal dengan terus melakukan koordinasi ke pemerintah pusat demi memperjuangkan hak masyarakat. Dana Rp489 miliar itu merupakan hak Kabupaten Siak yang bersumber dari kekayaan alam daerah sendiri. Jika pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program beasiswa terhambat, salah satu penyebabnya adalah belum disalurkannya dana tersebut. Kami berdiri bersama Pemkab Siak untuk mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan kewajibannya," tegas Syahradi, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, perjuangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak layak mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat karena menyangkut kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam pernyataannya, Aliansi Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak menyampaikan tiga sikap utama.
Pertama, mendesak Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar segera mencairkan dana kurang salur DBH sebesar Rp489 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Siak sehingga berbagai program pembangunan tidak lagi terkendala.
Kedua, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD Siak yang dinilai terbuka dalam menyampaikan perkembangan proses penagihan dana tersebut kepada masyarakat.
Ketiga, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk bersama-sama mengawal proses pencairan dana hingga nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Aliansi Mahasiswa juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Siak dalam membangun dukungan publik melalui berbagai kegiatan, mulai dari kampanye digital hingga aksi damai yang bertujuan mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan pencairan dana tersebut.
"Hak Kabupaten Siak harus kembali kepada masyarakat Siak. Kami siap mengawal dan memberikan dukungan agar dana yang menjadi hak daerah segera disalurkan demi kemajuan Kabupaten Siak," tutup Syahradi.***
Laporan : Tiyna
