Pekanbaru (CR) — Gelombang kekecewaan muncul dari kalangan mahasiswa setelah Ketua DPRD Provinsi Riau dinilai mengingkari komitmen untuk melakukan audiensi bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa (GM) 13 Mei Melawan. Komitmen tersebut sebelumnya disampaikan saat agenda aksi dan penyampaian aspirasi mahasiswa.
Mahasiswa menyebut audiensi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026, semestinya menjadi ruang dialog terbuka antara DPRD dan masyarakat. Namun, Ketua DPRD Provinsi Riau justru tidak hadir dalam agenda tersebut. Padahal, mahasiswa telah menyiapkan berbagai kajian, data, dan tuntutan terkait isu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan tenaga honorer, hingga persoalan sosial di Provinsi Riau.
“Kami datang bukan untuk menciptakan keributan, tetapi membawa aspirasi masyarakat. Sangat disayangkan, komitmen audiensi yang sebelumnya disampaikan melalui pernyataan sikap oleh perwakilan DPRD Provinsi Riau, yakni Andi Darma Taufik dari Komisi I, bahwa audiensi akan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Riau, justru tidak ditepati. Ini menjadi bentuk kekecewaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi rumah rakyat,” ujar Raihan Divaio Hutapea selaku Koordinator Umum GM 13 Mei Melawan.
Mahasiswa menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya komitmen wakil rakyat dalam membuka ruang dialog terhadap suara masyarakat, khususnya generasi muda yang terus berupaya mengawal kebijakan publik di Provinsi Riau.
Selain itu, GM 13 Mei Melawan menegaskan bahwa pengingkaran janji audiensi berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. DPRD sebagai representasi rakyat seharusnya hadir untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, bukan menghindari kritik yang disampaikan secara konstitusional.
Melalui rilis ini, Aliansi Gerakan Mahasiswa 13 Mei Melawan meminta Ketua DPRD Provinsi Riau bertanggung jawab atas pernyataan sikap yang telah disampaikan terkait audiensi tersebut, serta menunjukkan integritas dalam menyampaikan komitmen kepada publik. Mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan daerah hingga ada keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat.
“Hari ini yang kami perjuangkan bukan kepentingan kelompok, tetapi masa depan masyarakat Riau. Jangan sampai ruang demokrasi dan dialog justru ditutup oleh mereka yang memiliki kewajiban mendengar rakyat,” tutup Raihan.(Dwiki).
