PEKANBARU,CATATANRIAU.COM, – Polda Riau terus menunjukkan peran aktifnya dalam menjamin keselamatan dan akses hidup masyarakat melalui program pembangunan dan renovasi jembatan di berbagai wilayah Provinsi Riau. Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Program tersebut dijalankan melalui pembentukan Satgas Darurat Pembangunan Jembatan, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis, terutama jembatan yang menjadi urat nadi kehidupan warga.

Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi menjelaskan, pembentukan Satgas ini berawal dari perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang kemudian diimplementasikan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, SIK., MH., MHum, guna menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Satgas Jembatan ini bekerja dengan pendekatan bottom-up. Kami berkolaborasi bersama masyarakat untuk memverifikasi, mensurvei, dan melakukan asesmen jembatan yang benar-benar dibutuhkan. Di Riau, jembatan bukan hanya penghubung wilayah, tetapi penghubung hidup masyarakat,” ujar Hengki saat jumpa pers di Mapolda Riau, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, kerusakan atau terputusnya jembatan berdampak luas dan serius. Akses pendidikan, aktivitas ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga ibadah masyarakat ikut terganggu. Bahkan, keselamatan anak-anak sekolah kerap terancam hanya untuk bisa menyeberang menuju tempat belajar.

Hengki mencontohkan kondisi di Dusun Sumulur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di wilayah tersebut terdapat jembatan rusak yang berada tepat di depan sekolah dasar dan melintasi sungai pasang surut yang dikenal sebagai habitat buaya.

“Di depan sekolah ada sungai, dan sering terlihat buaya. Bahkan ada papan imbauan ‘awas ada buaya’. Bayangkan anak-anak harus melewati jembatan rusak dalam kondisi seperti itu hanya untuk bersekolah. Ini bukan cerita, ini fakta lapangan,” ungkapnya.

Kondisi inilah, lanjut Hengki, yang menjadi alasan kuat mengapa pembangunan dan renovasi jembatan di Riau bersifat mendesak. Seluruh pekerjaan Satgas didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar perencanaan administratif.
Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, Polda Riau menetapkan pembangunan dan renovasi 26 jembatan, terdiri dari 17 jembatan baru dan 9 jembatan renovasi, dengan total panjang sekitar 700 meter. Dari jumlah tersebut, satu jembatan bahkan telah selesai lebih awal dan sudah dimanfaatkan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Polda Riau mengerahkan 250 personel Satgas Jembatan, terdiri dari 170 personel Polda Riau dan sisanya dari jajaran Polres serta Polresta. Kekuatan ini melibatkan personel Brimob, Ditpolairud, Ditsamapta, hingga personel kewilayahan.
“Personel tidak hanya bertugas mengamankan, tetapi ikut bekerja langsung bersama masyarakat, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan jembatan,” jelas Hengki.

Ia menegaskan, pembangunan jembatan dilaksanakan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Pendanaan dilakukan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang transparan dan berorientasi antikorupsi.
“Ketika jembatan rusak, masyarakat kehilangan akses. Melalui Polri, negara hadir memastikan masyarakat bisa hidup, belajar, dan beraktivitas dengan aman. Ini adalah kerja kemanusiaan,” tegas Hengki.

Ia berharap, seluruh pembangunan dan renovasi jembatan tersebut dapat dirampungkan dan diresmikan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, sehingga manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai pelosok Riau.***