Inhu, Catatanriau.com – Konflik lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation (PT. TPP) kembali mencuat. Warga dari tiga desa, yakni Desa Jati Rejo dan Desa Serumpun Jaya di Kecamatan Pasir Penyu, serta Desa Sungai Air Putih di Kecamatan Sungai Lala, melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, pada Senin, 21 April 2025.
Surat tersebut ditandatangani oleh tokoh masyarakat dari masing-masing desa, yaitu Misriono (Desa Jati Rejo), Syamsuri (Desa Serumpun Jaya), dan Zulkarnaing (Desa sungai air putih). Kecamatan sei lalakbDalam surat itu, masyarakat menyampaikan permohonan agar Presiden RI turun tangan menyelesaikan sengketa lahan yang diduga telah dirampas oleh PT. TPP.
“Kami mohon bantuan kepada yang mulia Bapak Presiden RI untuk menyelesaikan hak-hak kami atas tanah yang telah dirampas secara paksa oleh PT. TPP. Tanah tersebut dulunya adalah perkampungan datuk-datuk kami, yang kini telah berubah menjadi kebun kelapa sawit,” ujar Misriono kepada awak media, Selasa (22/4/2025).
Misriono menambahkan bahwa lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan pertanian masyarakat, yang berisi tanaman-tanaman produktif seperti pohon kelapa, durian, cempedak hutan, karet, pohon sialang, dan padi darat. Ia menyebut, perusahaan telah menghancurkan tanaman-tanaman tersebut dan tidak memberikan kemitraan kebun plasma kepada masyarakat setempat.
Dalam surat kepada Presiden, masyarakat menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. PT. TPP wajib mengembalikan hak atas tanah milik masyarakat seluas kurang lebih 2.000 hektar.
2. Jika tidak, PT. TPP harus menyerahkan minimal 20% dari luas lahan HGU (sekitar 10.244,40 hektar) kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang.
3. PT. TPP juga diminta melakukan pemugaran terhadap makam-makam leluhur masyarakat yang telah dirusak dan dihilangkan jejaknya saat pengembangan kebun.
