PELALAWAN, CATATANRIAU.COM
– Standar Operasional Prosedur (SOP) pembukaan pintu pelimpahan air PLTA Koto Panjang kembali dipertanyakan setelah banjir besar melanda wilayah hilir Sungai Kampar beberapa minggu ini sampai 3 Februari 2025.

Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar, tetapi juga menelan korban jiwa, yang disebut terjadi hampir setiap tahun.

Tokoh Muda Pelalawan Riody Oktafindra  SE,   Ketua Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Pelalawan mengecam pihak PLTA Koto Panjang yang dinilai tidak menjalankan SOP secara maksimal.

Menurutnya, seharusnya ada langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mencegah dampak buruk bagi masyarakat di hilir.

"Kami sangat geram dengan kejadian ini. Setiap tahun, masyarakat di hilir Sungai Kampar harus menghadapi bencana banjir akibat pembukaan pintu air. Seharusnya ada sosialisasi dan peringatan dini yang jelas agar masyarakat bisa bersiap," ujar Rio.

Banjir yang terjadi kali ini mengakibatkan ribuan rumah terendam, lahan pertanian rusak, serta infrastruktur seperti jalan dan jembatan mengalami kerusakan parah.

Sejumlah warga juga dilaporkan kehilangan tempat tinggal, sementara beberapa korban jiwa jatuh akibat arus deras yang melanda permukiman.

Rio yang juga anggota DPRD Pelalawan ini menegaskan bahwa pemerintah dan pengelola PLTA harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap SOP pembukaan pintu air. Menurutnya, tidak boleh ada lagi kelalaian yang berujung pada bencana berulang.

"Jika SOP benar-benar dijalankan dengan baik dan ada peringatan dini yang efektif, masyarakat bisa lebih siap. Kami mendesak adanya transparansi dari pihak PLTA mengenai tata cara pengelolaan air agar kejadian serupa tidak terus terulang," tambahnya.

Sementara itu, pihak PLTA Koto Panjang hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait banjir yang terjadi. Warga berharap ada solusi konkret untuk mengatasi masalah ini, sehingga dampak buruk akibat pembukaan pintu air bisa diminimalkan di masa mendatang.

Kasus ini menambah daftar panjang polemik terkait pengelolaan air di PLTA Koto Panjang. Masyarakat dan berbagai pihak kini menunggu langkah nyata dari pemerintah serta pengelola PLTA untuk mencegah bencana serupa di tahun-tahun berikutnya. ****

Laporan: E Pangaribuan