Rohul (Jakarta), CatatanRiau.com | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara resmi meluncurkan 22 Mall Pelayanan Publik (MPP) di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Acara peresmian ini diadakan dalam rangka Gebyar Pelayanan Prima sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Acara yang mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” ini diselenggarakan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Kamis (07/10/2024).

Dari total 22 MPP yang diresmikan oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, salah satunya adalah MPP Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). MPP Rohul telah memenuhi kategori dasar dalam standar pelayanan publik.

Peresmian ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Rokan Hulu, H. Sukiman, didampingi oleh Asisten II, H. Ibnu Ulya, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Munandar, beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Gebyar Pelayanan Prima diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara instansi pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.

"Reformasi birokrasi harus berdampak nyata sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah," kata Anas.

Senada dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pelayanan Publik, Abdul Hakim, menambahkan bahwa Kementerian PANRB terus mendorong berbagai instansi untuk melakukan pembaruan dalam pelayanan publik.

"Melalui Gebyar Pelayanan Prima, kami mengajak instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima," ujar Hakim.

Sementara itu, di tempat terpisah, Bupati Rokan Hulu, H. Sukiman, melalui Kepala DPMPTSP Munandar, mengungkapkan bahwa dengan diresmikannya MPP Rokan Hulu secara nasional, langkah-langkah optimalisasi akan segera dilakukan. "Kami akan berupaya melakukan sinergi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal yang terlibat, agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan di satu tempat," jelas Munandar.

Saat ini, terdapat 21 instansi yang tergabung dalam penyelenggaraan MPP di Kabupaten Rokan Hulu, yang menyediakan 134 jenis layanan. Layanan tersebut meliputi instansi vertikal seperti Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Agama, serta instansi daerah seperti DPMPTSP, Samsat, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan lain-lain. Pihak ketiga seperti BRK Syariah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dekranasda juga turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan MPP ini.

Dengan adanya MPP yang terpusat di Kantor DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dengan lebih mudah. Munandar berharap ke depan semua instansi terkait dapat bergabung dalam MPP sehingga layanan publik di Rokan Hulu semakin optimal.(Diskominfo).***

Laporan : E.S.Nst