ROHUL, CATATANRIAU.com | Ribuan Mahasiswa yang tergabung dari tiga universitas, Universitas Pasir Pengaraian (UPP), Universitas Tuanku Tambusai (UTT),  Dan Universitas Rokania melakukan aksi demo besar - besaran di gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Rabu (14/09/2022).

Dalam Aksi Demo tersebut para mahasiswa mendesak DPRD Rohul untuk memberantas mafia migas yang diduga masih meraja lela, dan meminta DPRD menormalisasikan harga bahan pokok yang tidak stabil di sebabkan dampak dari kenaikan BBM, DPR juga harus mampu membuat regulasi baru terkait beasiswa.

Para Mahasiswa mendesak Pemkab Rohul untuk membuat kebijakan terkait CSR untuk pendidikan sebagai penunjang mutu SDM Rohul, dan meminta DPRD membuat kebijakan baru terhadap ekonomi akibat kenaikan BBM dan melakukan operasi pasar.

Dari pantauan awak media di lapangan aksi demonstrasi di ikuti oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Organisasi Mahasiswa yang lainnya.

Tidak berapa lama Mahasiswa menyampaikan orasi, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST MSi di dampingi Kapolres AKBP Pangucap Priyo Soegito SIK MH menjumpai para mahasiswa.

Ketua DPRD Rohul meminta perwakilan mahasiswa untuk masuk ke ruangan, namun para Mahasiswa meminta supaya semuanya memasuki ruangan, yang akhirnya terjadilah dorong-mendorong antara  mahasiswa dengan ratusan Pengamanan dari Polres Rohul, TNI dan Sat Pol PP.

Melihat situasi yang semakin tegang dan memanas akhirnya Kabag Ops Polres Rohul AKP Aditya Reza Syahputra  berkompromi, sehingga puluhan Mahasiswa memasuki ruangan Paripurna DPRD Rohul, sedangkan sebagian berada di luar.

Doni Mahendra, bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) para Pengunjuk Rasa dari Badan Eksekutif (BEM) Universitas Pasir Pangaraian (UPP) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tuanku Tambusai, Sekolah Tinggi Kegu ruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Rokania.

Selanjutnya para mahasiswa berdiskusi dengan Ketua DPRD Rohul di dampingi Staf Ahli Bupati H Ibnu Ulya, Anggota Dewan yang membidangi tuntutan Mahasiswa dan lainnya.

Menanggapi apa yang di sampaikan oleh para mahasiswa, Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra di hadapan para mahasiswa menyatakan, kewenangan kenaikan harga BBM berada di Pemerintah Pusat.

“Kita tidak memiliki kewenangan dan kami akan mengirim langsung ke pusat, karena ini adalah lembaga kolektif kolegial, akan diagendakan serta dimasukkan pada kegiatan pembahasan DPRD Rohul, namun kita akan sepakat apa yang di sampaikan oleh adek- adek semua, sesuai dengan prosedurnya kita akan masukkan ke Banmus," kata Wanda.***

Laporan : E.S NST

Editor : Idris Harahap