ROHUL, CATATANRIAU.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Rokan Hulu menggelar Rapat paripurna (Rapur) dengan agenda penyampaian KUPA dan PPAS APBD Perubahan anggaran 2022 oleh Bupati Rokan Hulu yang diwakilkan kepada Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Senin (12/09/22)

Rapat di pimpin oleh Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra l, S.T, M.Si didampingi Wakil Ketua Hardi Chandra dan Andrizal, yang dihadiri Sekda Rohul, Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, Kapolres Rokan Hulu AKBP Pangucap Priyo Soegito SIK, PJS Danramil 02 Rambah Kapten Inf Deva Khairul serta anggota DPRD Rohul dan Pimpinan OPD Se Kabupaten Rokan Hulu.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna ini saya buka dan terbuka untuk umum," kata Wanda saat rapat Paripurna

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Rohul, M.Zaki menyampaikan bahwa perubahan kebijakan umum anggaran merupakan turunan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpimd) dan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan dengan memperhatikan asumsi-asumsi yang saling mempengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut, pemerintah kabupaten rokan hulu
mengimplementasikannya kedalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 31 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 33 tahun 2021 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022, hal ini dimaksudkan agar dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam rangka mengintegrasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya perubahan apbd.

Dimana perubahan apbd merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan dprd serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sekda Rohul melanjutkan dimana berdasarkan hal yang telah disampaikan maka pada saat ini Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara apbd tahun anggaran 2022 kepada pihak dprd yang terhormat sebagai mitra kerja pemerintah guna dibahas, dirumuskan dan disepakati secara bersama terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang sedang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 ini.

Dimana asumsi perubahan kebijakan umum anggaran yang akan diserahkan ini terdiri dari substansi sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan

Semula dianggarkan pada apbd murni sebesar satu triliun dua ratus tujuh puluh semblan milyar, tujuh ratus enam puluh dua juta, seratus delapan puluh delapan ribu, delapan ratus empat puluh tiga rupiah.

Pada rancangan perubahan kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar satu triliun, lima ratus sembilan puluh delapan milyar, tujuh ratus delapan puluh enam juta, empat ratus lima puluh delapan ribu, lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah. mengalami penambahan sebesar tiga ratus sembilan belas milyar, dua puluh empat juta, dua ratus enam puluh sembilan ribu, tujuh ratus lima puluh empat rupiah.

Dijelaskannya bahwa penambahan ini disebabkan karena adanya perubahan asumsi penerimaan, baik pada kelompok pendapatan asli daerah, maupun pada kelompok pendapa?an transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sebelumnya pada apbd murni tahun anggaran 2022 belum direncanakan, seperti penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat, berupa dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana desa, dana bos tahun 2022, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi riau berupa bantuan keuangan untuk gaji guru bantu, bantuan keuangan untuk kecamatan dan bantuan keuangan pembangunan rumah layak huni.

Selan itu juga, bertambahnya penerimaan pada kelompok pendapatan transfer disebabkan karena adanya penyesuaian penerimaan atas diterbi?kannya peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 ?en?ang rincian apbn tahun anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan pera?uran presiden nomor 98 tahun 2022 ?en?ang perubahan atas peraturan yang presiden nomor 104 tahun 2021, menyebabkan bertambahnya penerimaan pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

2. Kebijakan Belanja

Pada rancangan perubahan kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022, dari sisi belanja daerah juga mengalami perubahan, baik pada kelompok belanja operasi, modal, dan belanja tidak terduga, termasuk juga pada belanja transfer. pada apbd murni tahun anggaran 2022, belanja operasi semula dianggarkan sebesar sembilan ratus lima puluh satu milyar, delapan puluh tiga juta, sembilan ratus tiga puluh dua ribu, lima ratus delapan puluh tiga rupiah. sedangkan pada rancangan perubahan kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022 menjadi sebesar satu triliun, seratus sembilan puluh milyar, seratus empat puluh tujuh juta, seratus delapan puluh sembilan ribu, sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah, atau bertambah sebesar dua ratus tiga puluh sembilan milyar, enam puluh tiga juta, dua ratus lima puluh tujuh ribu, empat ratus empat belas rupiah. pada kelompok belanja modal, semula dianggarkan sebesar enam puluh lima milyar, lima ratus lima puluh delapan juta, empat ratijs delapan puluh tiga ribu, delapan ratijs lima puluh satu rupiah. pada rancangan perubahan kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022 menjadi sebesar dua ratus dua puluh delapan milyar, tiga ratus delapan puluh delapan juta, lima ratus dua puluh tujuh ribu, sembilan ratus lima puluh tiga rupiah. bertambah sebesar seratus enam puluh dua milyar, delapan ratus tiga puluh juta, empat puluh empat ribu, seratus dua rupiah. pada kelompok belanja tidak terduga, semula dianggarkan sebesar empat puluh tiga milyar, empat puluh dua juta, tujuh ratus tiga puluh enam ribu, enam belas rupiah. pada rancangan perubahan kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022 menjadi sebesar dua puluh sembilan milyar, sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta, lima ratus tujuh puluh tiga ribu, tiga ratus tiga puluh empat rupiah, atau berkurang sebesar tiga belas milyar, empat puluh tiga juta, seratus enam puluh dua ribui enam ratus delapan puluh dua rupiah.

Kemudian, pada kelompok belanja transfer, semula dianggarkan sebesar dua ratus tiga puluh satu milyar, empat ratus lima puluh tiga juta, tujuh ratus delapan ribu, enam ratus rupiah. pada rancangan perubahan kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022 menjadi sebesar dua ratus tiga puluh enam milyar, enam ratus lima puluh juta, sembilan puluh enam ribu, tujuh ratus tiga puluh enam rupiah, atau bertambah sebesar lima milyar, seratus sembilan puluh enam juta, tiga ratus delapan puluh delapan ribu, seratus tiga puluh enam rupiah.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pada komponen pembiayaan juga mengalami penyesuaian terhadap estimasi silpa tahun anggaran sebelumnya yang pada apbd murni tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar sebelas milyar, tiga ratus tujuh puluh enam juta, enam ratus tujuh puluh dua ribu, dua ratus tujuh rupiah. sedangkan pada rancangan perubahan kebijakan umum apbd tahun anggaran 2022 menjadi sebesar delapan puluh enam milyar, tiga ratus sembilan puluh delapan juta, sembilan ratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus dua puluh tiga rupiah. penyesuaian ini didapat setelah dilakukannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (bpk) RI.

Dipenghujung sambutannya, Sekda Rohul yang mewakili Bupati Rokan hulu berharap agar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022 ini dapat dibahas dan disepakati secara bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

(Kominfo/E.S.Nst)