PEKANBARU, CATATANRIAU.com | Kendati Harga (Tarif) Bahan Bakar Minyak (BBM) Mentah Dunia sudah mulai turun di angka $89 per Barel, namun justru Pemerintah dengan segala bentuk dan pola Spekulasinya Menaikkan Harga BBM dalam negeri.

"Apakah kebijakan itu hanya untuk menutup Ineffesiensi Pertamina?" tanya Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Loyalis Puan Maharani Nusantara (LPMN), mengawali pernyataan sikapnya.

Menurut Ketum Larshen Yunus, kondisi saat ini justru masuk dalam tataran Inflasi sebesar 5%, tapi dominan Inflasi makanan sudah masuk diangka 11,5?. Apakah Pemerintah Peka atau Justru Pekak?

Bagi Ketum Loyalis Puan Maharani itu, Pemerintah  dianggap tidak Bijak, bahkan cenderung Memble.

"Dari dulu, selain Bung Karno dan Pak Harto!! Pemimpin di Republik ini memang diketahui sangat tidak Kreatif dan Kurang Bijak. Seakan Pro Rakyat, Nyatanya Dominan unsur Oligarki yang berkuasa! Hutang Budi saat Pilpres membuat orang baik jadi Tersandera, akhirnya Mental Oligarki yang muncul" ujar Larshen Yunus, pada saat ditemui di areal Pasar Bawah Kota Pekanbaru, Senin (5/9/2022).

Ketum Loyalis Puan Maharani Nusantara itu juga sedikit Menyesal!!! kenapa para Wakil Rakyat di Gedung Kura-Kura meloloskan kebijakan tersebut. Padahal semua orang tau, bahwa Situasi dan Kondisi Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Apalagi sempat diguncang Pandemi Covid-19 selama hampir 3 tahun.

"Kenapa Wajah bapak Presiden Jokowi yang Lembut tidak sesuai dengan Kenyataannya. Kebijakan Menaikkan Harga BBM adalah bentuk ketidakmampuan dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah Pusat terbukti tidak kreatif!!! Ilmu Sandiwara dan Spekulasi selalu dipelihara lewat para Buzzer. Keterlibatan masyarakat dibatasi, Pokoknya Wallahuallam" sesal Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Riau.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya? agar Menaikkan BBM dibatalkan!?

Ormas Loyalis Puan Maharani Nusantara menjawab, bahwa Solusi dan Pilihan sangat banyak. Kabinet Presiden Jokowi sangat Gendut, maka harus di Kuruskan. Terlalu banyak Jabatan Komisaris yang Gajinya Selangit, namun sangat-sangat tidak Produktif. Hentikan Pengeluaran yang tidak perlu, seperti Proyek ibukota baru, Menaikkan Gaji dibeberapa instansi besar seperti MA dan MK serta meniadakan Lembaga-Lembaga yang tidak produktif.

"Walaupun kami atas nama Loyalis Puan Maharani Nusantara, namun sikap Demokrasi sangat di Junjung Tinggi. Sejatinya ini semua karena ketidakmampuan Presiden Joko Widodo. Mbak Puan selaku Ketua DPR-RI sifatnya Kolektif Kolegial. Jangan salah faham!!!" tutur Larshen Yunus.

Hingga berita ini diterbitkan, Loyalis Puan Maharani Nusantara maupun Keluarga Besar Komite Nasional Pemuda Indonesia tetap kekeh dengan sikapnya. Bahwa masih banyak Solusi terkait menyelamatkan keuangan negara tanpa menaikkan harga BBM.

"Pak Presiden Jokowi, Hallo Pak!!! Jangan merasa Republik ini baik-baik saja??? Apa bapak tak sadar, ilmu Asal Bapak Senang (ABS) telah menyesatkan bapak. Fokuslah untuk mengurangi cicilan bunga dan pokok hutang, yang tahun ini saja kami melihat mencapai angka 805 Triliun, sepertiga dari APBN. Lakukan Debt-Swap termasuk Debt-to-Nature Swap, maka cicilan akan berkurang seperempat atau diangka 200 Triliun Rupiah, Harga BBM tidak perlu dinaikkan. Pada prinsipnya, Negara dan Pemerintah saat ini tidak kreatif sekaligus tidak berpihak pada kepentingan rakyat!" tutup Ketum Larshen Yunus, mengakhiri pernyataan persnya. (Rls)

Editor : Idris Harahap