Ketua Karang Taruna Desak Pemerintah Kampung Bunsur Segera Tanggapi Keluhan Warga
Afriadi Selaku Ketua Karang Taruna Kampung Bunsur.
Siak, Catatanriau.com | Ketua Karang Taruna Kampung Bunsur, Afriadi mendesak Pemerintah Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, untuk segera menanggapi keluhan warga soal pelayanan pengurusan surat tanah, Jumat (21/07/2023).
Afriadi menegaskan, bahwa pemerintah jangan tutup mata mengenai persoalan atau keluhan masyarakat. Sebab katanya, sudah kewajiban pemerintah melayani masyarakat dan hadir jika ada persoalan ditengah masyarakat.
“Pemerintah hari ini jangan diam, sudah kewajiban pemerintah melayani masyarakat, jangan terkesan abai,” tegasnya.
Alumni STIE Pembangunan Tanjungpinang ini menyarankan pemerintah segara melakukan mediasi mengenai keluhan warga bernama Kasim terkait dalam pengurusan surat tanah.
Ia menambahkan, bahwa persoalan tumpang tindih tanah atau sangketa tanah hari ini di Kampung Bunsur cukup banyak. Jadi, sambungnya, pemerintah Kampung semestinya mengambil tindakan untuk menyelesaikan hal itu, agar tidak menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.
“Jika ada niat pasti bisa menyelesaikan, semestinya kan dipanggil yang bersangkutan dicari jalan keluarnya, masalah tumpang tindih tanah ini informasi cukup banyak di Bunsur,”ucapnya.
Menurut Afriadi, bukti kepemilikan tanah warga bernama Kasim itu cukup kuat, karena adanya surat tanah saksi sepadan. Kemudian sebutnya, berdasarkan surat copian yang diklaim pihak lain kepada pemerintah Kampung Bunsur antara objek tanah dengan lokasi surat tanah pun tidak sesuai atau relevan.
“Pemerintah harus jeli melihatnya, kan surat yang diklaim pihak itu berada di RT 008, sementara tanah milik Kasim ini RT 003, kan sangat jauh dan tidak ada kaitannya,” ujarnya.
Kemudian kata Afriadi, melihat bukti saksi sepadan dan perbedaan alamat surat tanah yang diklaim itu, pemerintah tak memliki alasan untuk tidak menerbitkan surat yang diajukan warga.
“Jadi pemerintah hari ini harus berani mengambil sikap dan keputusan, karena masyarakat butuh kepastian pelayan. Pemerintah Desa kan bisa konsultasi di pihak Kecamatan,” ucapnya.
Ia mengku siap mendapingi warga hingga sampai persoalan tersebut selesai. Bahkan katanya, jika pemerintah Kampung tidak menanggapi hal ini maka dirinya akan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.
“Saya siap menamani warga yang ingin mencari keadilan, sampai kemana pun saya akan bawa persoalan ini,” tegasnya.(Rls/Mr.j)
Editor : Idris Harahap
