Forum Peduli Sungai Kampar Temui Gubernur Riau : Desak Solusi Konkrit Atasi Banjir Akibat Spillway PLTA Koto Panjang
Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK) yang dipimpin oleh tokoh senior Riau HM Harris melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Gubernur Riau H Abdul Wahid di Rumah Dinas Gubernur, Kamis 1 Mei 2025
PEKANBARU, CATATANRIAU.COM — Tim Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK) yang dipimpin oleh tokoh senior Riau HM Harris melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Gubernur Riau H Abdul Wahid di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (1/5).
Pertemuan ini membahas secara khusus solusi terhadap banjir berulang yang melanda Kabupaten Kampar dan Pelalawan akibat pembukaan spillway PLTA Koto Panjang.
Turut hadir dalam audiensi tersebut para tokoh lintas disiplin, antara lain:
Prof Dr Ir H Tengku Dahril, MSc., Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA.,Salmiati, MPd., PhD., Dr Tengku Edy Sabli, MSi.,Dr Griven H. Putra, M.Ag.,Tengku Zulmizan, SE., MSi.,
H Abdullah, SPd.,
Ozi Syaputra, dan
Edward Pangaribuan, M.Si.
Pertemuan dibuka dengan penyampaian dari Prof. Dr. Ir H Tengku Dahril, MSc. yang menyoroti tingginya intensitas banjir yang belakangan ini menerjang kawasan sepanjang aliran Sungai Kampar. Ia menegaskan, bahwa pembukaan pintu air PLTA Koto Panjang secara besar-besaran tanpa koordinasi yang matang menjadi penyebab utama bencana tersebut.
.jpg)
"Banjir yang terjadi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun lingkungan. Kami memohon perhatian serius dan solusi jangka panjang dari Pemerintah Provinsi Riau," ujar Tengku Dahril.
FPSK mengusulkan tiga hal pokok:
1. Evaluasi menyeluruh atas dampak dan manajemen pembukaan spillway PLTA.
2. Pembangunan infrastruktur pengendali air, seperti elevasi bypass atau normalisasi sungai.
3. Mediasi antara PLN, Kementerian ESDM, dan masyarakat terdampak untuk penyusunan SOP baru yang lebih humanis dan berbasis peringatan dini.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau H Abdul Wahid menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan masukan dari para tokoh FPSK. Ia menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini secara konkret.
"Saya berterima kasih atas perhatian para tokoh. Pemerintah Provinsi akan segera mengkoordinasikan pertemuan dengan PLN Pusat dan Kementerian ESDM untuk mencari solusi terbaik. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban," tegas Gubernur Wahid.
Salah satu suara paling kritis datang dari Dr. Griven H Putra, MAg., yang juga menjabat sebagai Datuk Sati Diraja/Batin Sibokol-Bokol Desa Rantau Baru, Pelalawan.
"Jalan di desa kami masih terputus. Anak kemenakan saya kesulitan bahkan untuk ke pasar. Pemerintah harus serius, dan manajemen PLTA Koto Panjang perlu ditinjau ulang," tegasnya.
Sebagai catatan, pada 1 Maret 2025 lalu, PLTA Koto Panjang membuka lima pintu spillway dengan debit air 1.534,46 m³/s, melebihi daya tampung aman Sungai Kampar. Akibatnya, ratusan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur warga di Kampar dan Pelalawan terendam, memicu kerugian besar dan protes luas dari masyarakat.
FPSK berharap audiensi ini menjadi langkah awal menuju kebijakan pengelolaan sungai yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.***
Laporan : E Pangaribuan
