BENGKALIS (CR) — Program beasiswa Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kembali menjadi perhatian mahasiswa. Memasuki September 2026, realisasi beasiswa tahun anggaran 2026 dinilai masih belum memberikan kepastian yang jelas kepada mahasiswa penerima maupun masyarakat.

Program beasiswa tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan. Karena itu, kejelasan terkait tahapan, penerima hingga waktu pencairan dinilai penting untuk disampaikan secara terbuka kepada publik.

Persoalan beasiswa ini sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis bersama perwakilan mahasiswa pada 4 Maret 2026.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bappeda menyampaikan bahwa program beasiswa tahun anggaran 2026 telah dialokasikan sekitar Rp8,4 miliar melalui Bagian Kesra. Selain itu, turut disampaikan rencana tahapan pelaksanaan, termasuk pengumuman beasiswa yang direncanakan pada Juni 2026 dan kelulusan pada akhir triwulan III.

Namun, hingga memasuki September 2026, mahasiswa masih mempertanyakan perkembangan dan kepastian realisasi program tersebut.

Ketua Hima Persis Bengkalis, Redhi, meminta Bagian Kesra Kabupaten Bengkalis memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status program beasiswa tersebut.

“Persoalan beasiswa ini sudah dibahas dalam RDP Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis bersama perwakilan mahasiswa pada 4 Maret 2026. Artinya, persoalan ini bukan baru muncul sekarang. Kami mempertanyakan mengapa sampai September 2026 masih belum ada kepastian yang jelas mengenai realisasi beasiswa tersebut,” ujar Redhi.

Menurut Redhi, apabila program tersebut telah masuk dalam program pemerintah daerah dan telah dialokasikan dalam anggaran, maka mahasiswa berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaannya.

Ia menilai keterbukaan informasi diperlukan agar tidak muncul keresahan dan spekulasi di tengah mahasiswa.

“Kami meminta Kabag Kesra memberikan penjelasan secara terbuka. Sudah sejauh mana prosesnya? Apa kendalanya? Berapa jumlah penerima? Kapan pengumumannya dan kapan pencairannya? Mahasiswa membutuhkan kepastian, bukan terus dibiarkan menunggu,” tegasnya.

Desak Transparansi Anggaran dan Jadwal Pencairan

Hima Persis Bengkalis juga meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjelaskan secara rinci perkembangan program beasiswa tahun 2026, mulai dari realisasi anggaran, kuota penerima, mekanisme seleksi hingga tahapan pencairan.

Menurut Redhi, penjelasan tersebut penting karena program beasiswa menyangkut kepentingan mahasiswa dan telah menjadi bagian dari pembahasan resmi antara mahasiswa, DPRD dan pemerintah daerah.

Hima Persis Bengkalis mendesak Bagian Kesra segera memberikan penjelasan terkait:

1. Status terbaru program beasiswa Kabupaten Bengkalis tahun 2026.
2. Realisasi anggaran dan jumlah kuota penerima.
3. Mekanisme serta tahapan seleksi penerima beasiswa.
4. Kendala yang menyebabkan pelaksanaan atau pencairan belum terealisasi.
5. Tindak lanjut hasil RDP Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis bersama mahasiswa pada 4 Maret 2026.
6. Kepastian waktu pengumuman dan pencairan beasiswa.

Redhi menegaskan, desakan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian mahasiswa terhadap keberlangsungan program pendidikan di Kabupaten Bengkalis.

Ia juga menekankan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menuduh adanya penyimpangan dalam pengelolaan program.

“Kami tidak menuduh adanya penyimpangan. Kami hanya meminta kejelasan dan transparansi karena program ini menyangkut hak dan kepentingan mahasiswa. Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada publik secara terbuka agar mahasiswa mengetahui persoalannya,” katanya.

Hima Persis Bengkalis berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera memberikan kepastian mengenai program tersebut sehingga mahasiswa tidak terus berada dalam ketidakpastian.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Beasiswa adalah bagian dari komitmen pemerintah terhadap pendidikan dan telah dibahas bersama mahasiswa melalui forum resmi di DPRD. Karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan kepastian dan segera merealisasikan program tersebut,” tutup Redhi.***

Laporan : Vanness