80 Hotspot Kepung Inhil, Ketua PW-IWO Riau Dorong Sekolah Diliburkan Sementara

80 Hotspot Kepung Inhil, Ketua PW-IWO Riau Dorong Sekolah Diliburkan Sementara

Inhil, Catatanriau.com — Meningkatnya jumlah titik panas (hotspot) dan ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjadi perhatian Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi.

Muridi mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir mempertimbangkan untuk sementara waktu meliburkan kegiatan belajar tatap muka atau mengalihkannya menjadi pembelajaran dari rumah apabila kondisi kualitas udara dinilai berisiko terhadap kesehatan peserta didik.

Menurut Muridi, keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama di tengah meningkatnya hotspot dan penanganan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Inhil.

“Kami menyarankan Dinas Pendidikan Inhil mempertimbangkan untuk sementara meliburkan kegiatan belajar tatap muka apabila kondisi udara akibat kabut asap sudah berpotensi mengganggu kesehatan. Jangan menunggu anak-anak mengalami gangguan kesehatan baru mengambil langkah,” kata Muridi, Senin (24/8/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut dapat dilakukan secara terukur dengan mengacu pada data kualitas udara serta rekomendasi dari instansi berwenang. Jika pembelajaran tatap muka dinilai belum aman, sekolah dapat sementara menerapkan pembelajaran dari rumah hingga kondisi udara membaik.

“Ini bukan soal menghentikan proses pendidikan. Pembelajaran tetap dapat berjalan dari rumah. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak tetap memperoleh hak belajar tanpa harus mempertaruhkan kesehatan mereka,” ujarnya.

Dorongan tersebut disampaikan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir mencatat sebanyak 80 hotspot yang tersebar di sembilan kecamatan pada Minggu (23/8/2026).

Kecamatan Gaung menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 28 titik.

Menindaklanjuti temuan itu, BPBD Inhil mengerahkan tim untuk melakukan pemantauan dan penanganan di sejumlah lokasi yang terindikasi mengalami karhutla.

Penanganan karhutla di Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, telah memasuki hari kedua. Penanganan di Karya Tani, Kecamatan Kempas, juga memasuki hari kedua, sementara penanganan di Simpang Gaung memasuki hari pertama.

Sebagian lokasi kebakaran berada di kawasan lahan gambut dan perkebunan. Karakteristik gambut yang kering membuat api berpotensi menjalar dan sulit dipadamkan sehingga membutuhkan penanganan cepat dan intensif.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, R. Arliansah, S.Si., M.E., mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Masyarakat juga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan titik api ataupun kepulan asap agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

Muridi mengatakan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak, apabila kabut asap mulai memengaruhi kualitas udara.

Menurutnya, keputusan mengenai kegiatan belajar tatap muka sebaiknya mempertimbangkan perkembangan kualitas udara berdasarkan informasi BMKG, dinas kesehatan, BPBD, serta instansi terkait lainnya.

“Kalau hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara tidak sehat dan berisiko bagi anak-anak, saya kira tidak ada salahnya pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. Kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas,” tegas Muridi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran baru di tengah kondisi lahan yang kering.

“Petugas saat ini berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan di lapangan. Masyarakat harus ikut membantu dengan tidak membuka lahan menggunakan api dan segera melaporkan jika menemukan kebakaran,” katanya.

Apabila kegiatan belajar harus dilakukan dari rumah, Muridi berharap penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada peserta didik tetap dapat berjalan dengan mekanisme yang disesuaikan.

Orang tua atau wali, misalnya, dapat mengambil MBG di sekolah sehingga peserta didik tidak perlu keluar rumah ketika kondisi udara belum memungkinkan untuk beraktivitas secara normal.

Muridi berharap pemerintah daerah terus memantau perkembangan karhutla dan kualitas udara serta mengambil kebijakan secara cepat berdasarkan data dan rekomendasi instansi berwenang.

“Sekolah bisa mengejar pelajaran yang tertinggal, tetapi kesehatan anak-anak tidak boleh dipertaruhkan. Kalau kondisi udara memang tidak aman, lindungi mereka terlebih dahulu sampai keadaan membaik,” pungkasnya.***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index