Rohul, Catatanriau.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten berjuluk Negeri Seribu Suluk itu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama 10 tahun berturut-turut, sejak laporan keuangan tahun 2016 hingga tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Rokan Hulu tersebut dipimpin Ketua DPRD Hj. Sumartini didampingi Wakil Ketua M. Aidi dan H. Porkot Lubis serta dihadiri anggota DPRD, kepala OPD, dan unsur pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya, Syafaruddin Poti menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2025 yang diajukan telah diaudit oleh BPK RI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan BPK RI diterima Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada 18 Juni 2026 dengan kembali memperoleh opini WTP.
"Alhamdulillah, Kabupaten Rokan Hulu masih mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan raihan ke-10 secara berturut-turut," ujar Syafaruddin Poti.
Ia menjelaskan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,899 triliun atau 93,15 persen dari target sebesar Rp2,039 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, dana penyesuaian, serta transfer pemerintah provinsi.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,901 triliun atau 92,78 persen dari total anggaran sebesar Rp2,049 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer yang difokuskan pada pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
Belanja operasi tercatat terealisasi sebesar 93,17 persen, sedangkan belanja modal mencapai 93,23 persen. Adapun belanja transfer terserap sebesar 94,24 persen. Sementara belanja tidak terduga terealisasi 22,31 persen dan digunakan untuk kebutuhan penanganan keadaan darurat serta pengeluaran mendesak lainnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp8,4 miliar. Selain itu, posisi neraca pemerintah daerah per 31 Desember 2025 mencapai Rp3,732 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Syafaruddin Poti juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai capaian yang diraih hingga saat ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, insan pers, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Segala hasil yang telah dicapai merupakan buah kerja keras bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang telah berpartisipasi dalam proses pembangunan. Semoga ikhtiar bersama ini terus membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah," tutup Syafaruddin Poti.***
