MADINA,CATATAN RIAU.COM,:— Penolakan terhadap wacana Musyawarah Daerah (Musda) ulang HMI BADKO Sumbagtera terus menguat. Kali ini datang dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Cabang Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi memperkeruh situasi internal organisasi.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Madina, Ahmad Ripai Nasution, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana Musda ulang yang dinilai sebagai langkah mundur. Ia menilai kebijakan tersebut justru berpotensi memperpanjang konflik dan melemahkan soliditas kader di tingkat cabang.
Menurutnya, pembatalan hasil Musda sebelumnya tanpa dasar konstitusional yang jelas mencerminkan ketidakpastian dalam tubuh organisasi. Hal ini dinilai dapat mencederai nilai musyawarah, independensi, dan demokrasi yang selama ini menjadi fondasi perjuangan HMI MPO.
“Musda ulang bukanlah solusi. Yang dibutuhkan hari ini adalah kepastian sikap organisasi yang berpijak pada konstitusi, bukan keputusan sepihak yang menimbulkan kegaduhan,” tegas Ahmad Ripai dalam pernyataannya.
Ia juga menyoroti peran Pengurus Besar (PB) HMI MPO yang dinilai seharusnya tidak lagi terjebak dalam polemik internal. Menurutnya, fokus organisasi perlu diarahkan pada agenda strategis yang lebih mendesak, salah satunya pembentukan dan pemekaran BADKO Sumatera Utara–Aceh.
Ahmad Ripai menilai pemekaran tersebut merupakan kebutuhan penting mengingat luasnya wilayah koordinasi serta kompleksitas dinamika kaderisasi. Dengan struktur yang lebih efektif, konsolidasi antar cabang diyakini akan semakin kuat dan terarah.
Ia menambahkan, terlalu besarnya energi yang dihabiskan untuk polemik Musda ulang menunjukkan adanya krisis prioritas di tingkat pusat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengancam stabilitas organisasi sekaligus menurunkan kepercayaan kader terhadap kepemimpinan.
Sebagai bentuk sikap tegas, HMI MPO Cabang Mandailing Natal menyatakan akan terus mengawal agenda pemekaran BADKO Sumut–Aceh serta menolak kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada penguatan organisasi. Mereka berharap HMI MPO kembali fokus menjadi rumah perjuangan intelektual dan moral, bukan arena konflik kepentingan kekuasaan.****
