PELALAWAN,CATATAN RIAU.COM,:— Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) II Himpunan Mahasiswa Islam Badko Sumbagtera yang digelar sejak Oktober 2025 hingga kini masih menyisakan polemik. Hasil forum tertinggi di tingkat regional tersebut belum mendapatkan kepastian resmi dari Pengurus Besar (PB) HMI, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kader.
Hingga berita ini diturunkan, PB HMI belum juga menetapkan formatur terpilih dari tiga nama yang telah muncul dalam bursa kepemimpinan Badko Sumbagtera, yakni Givo Vrabora, Taufik Hidayat, dan Muhammad Ilham. Ketidakjelasan ini dinilai memperpanjang kekosongan kepemimpinan definitif di wilayah tersebut.
Kondisi ini menuai kritik tajam dari berbagai kader daerah yang menilai PB HMI terkesan lamban dan abai terhadap dinamika organisasi. Situasi yang berlarut-larut dikhawatirkan berdampak pada stagnasi gerak organisasi di tingkat wilayah Sumbagtera.
Salah satu suara kritik datang dari Diki Maulana selaku formatur Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru. Ia menyampaikan kekecewaannya atas sikap diam PB HMI, meski seluruh tahapan Musda II telah dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Musda II sudah selesai dan tiga nama calon formatur sudah muncul. Namun hingga kini belum ada penetapan resmi tanpa alasan yang jelas. Ini preseden buruk bagi konstitusi organisasi,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, keterlambatan tersebut berpotensi menghambat jalannya program kerja strategis serta proses kaderisasi di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat yang berada di bawah koordinasi Badko Sumbagtera.
Menyikapi kondisi tersebut, para kader mendesak PB HMI segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan formatur terpilih hasil Musda II yang dilaksanakan di Cabang Meranti. Mereka juga meminta penjelasan terbuka jika terdapat kendala administratif maupun teknis, guna menghindari spekulasi negatif. Jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, kader mengancam akan melakukan konsolidasi besar sebagai bentuk tekanan organisasi, sementara hingga kini PB HMI belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan tersebut.****
