Catatanriau.com – Pembangunan ekonomi Papua Barat saat ini memasuki fase transformasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus), arah kebijakan pembangunan tidak lagi semata-mata bergantung pada ekstraksi sumber daya alam, melainkan bergeser menuju optimalisasi sektor jasa. Pariwisata dan ekonomi kreatif diposisikan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi baru, dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai fondasi utama. Dengan kekayaan biodiversitas serta warisan budaya yang luar biasa, Papua Barat memiliki modal kuat untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.
Transformasi tersebut tercermin nyata dalam sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendorong pengembangan wilayah Raja Ampat dan sekitarnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terintegrasi. Pendekatan yang diambil menitikberatkan pada mekanisme agar devisa pariwisata dapat mengalir langsung ke masyarakat di tingkat kampung. Penguatan ekosistem homestay, pemandu wisata lokal, serta industri kerajinan tangan menjadi strategi utama untuk memastikan pariwisata berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, pariwisata tidak lagi dipahami sebatas tontonan, melainkan sebagai sarana distribusi manfaat ekonomi yang berkeadilan.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada dan kemandirian ekonomi nasional. Di Papua Barat, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus didorong untuk naik kelas melalui digitalisasi. Produk-produk unggulan daerah seperti kopi Moanemani, cokelat Ransiki, hingga kerajinan noken kini mulai menembus pasar nasional bahkan internasional. Pemerataan infrastruktur digital memungkinkan generasi muda Papua di wilayah terpencil memasarkan produknya secara langsung, tanpa bergantung pada rantai distribusi tengkulak yang panjang. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kedaulatan ekonomi yang tumbuh dari tingkat distrik.
Selain penguatan pariwisata dan UMKM, agenda strategis lainnya adalah hilirisasi industri berbasis potensi daerah. Pembangunan pabrik pengolahan hasil laut dan kehutanan dalam kawasan industri terpadu diarahkan untuk memastikan nilai tambah tetap berada di tanah Papua. Kebijakan ini tidak hanya membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi lulusan sekolah vokasi di Papua Barat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD tersebut selanjutnya diharapkan dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit.
Dari sisi iklim investasi, pemerintah melalui Kementerian Investasi terus melakukan penyederhanaan regulasi, terutama bagi investor yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Sinergi antara investasi skala besar dan pengusaha asli Papua menjadi prasyarat penting untuk mencegah ketimpangan ekonomi. Melalui kolaborasi yang sehat, kehadiran industri diharapkan berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi kerakyatan, bukan sebaliknya.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi Papua Barat sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan serta partisipasi aktif masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi berakar dari tingkat bawah, stabilitas sosial dan keamanan akan terbentuk secara alami. Papua Barat memiliki seluruh prasyarat untuk tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru yang mandiri. Dengan tata kelola yang transparan dan semangat kolaborasi lintas sektor, masa depan ekonomi Papua Barat diyakini akan terus bersinar sebagai bagian integral dari kejayaan ekonomi nasional.
Penulis: Mahasiswa Pascasarjana di Jakarta
