Siak, Catatanriau.com – Aneh tapi nyata. Di saat kondisi keuangan daerah Kabupaten Siak dikabarkan sedang limbung akibat defisit anggaran dan kebijakan efisiensi, justru sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Siak dikabarkan kembali melenggang mengikuti kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, agenda kunker tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Rabu (21/01/2026) hingga Sabtu (24/01/2026). Fakta ini sontak menyita perhatian publik, sebab dilakukan di tengah derita masyarakat yang hingga kini masih bergulat dengan persoalan tunda bayar.
Sudah menjadi rahasia umum, akibat kebijakan efisiensi anggaran, TPP ASN bulan November dan Desember 2025 belum juga dibayarkan. Ironisnya, kondisi serupa juga dirasakan oleh kepala desa hingga Ketua RT dan RW, yang selama ini dikenal sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat bawah.
Derita masyarakat tersebut kini terasa kian kontras jika dibandingkan dengan kondisi para wakil rakyat. Di saat warga harus mengencangkan ikat pinggang, sebagian legislator justru dinilai “menari-nari” di atas penderitaan rakyat, menikmati perjalanan dinas yang menelan biaya tidak sedikit.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Siak, Budi Yuwono, memilih bersikap normatif. Ia mengaku tidak dalam kapasitas untuk menilai layak atau tidaknya pelaksanaan kunjungan kerja tersebut.
“Kami di Sekretariat Dewan sifatnya hanya memfasilitasi. Soal layak atau tidaknya kunjungan kerja, itu lebih tepat ditanyakan langsung kepada anggota dewan,” ujarnya, Selasa (20/01/2026).
Pernyataan yang lebih mengejutkan justru datang dari internal DPRD sendiri. Jon Faber Pangaribuan, SH, Legislator Siak dari Fraksi PDI Perjuangan, secara blak-blakan mengkritik kebiasaan kunker yang dinilainya minim manfaat.
“Tidak ada itu manfaatnya, hanya sekadar jalan-jalan menghabiskan anggaran. Seharusnya kalau kunker, ada ilmu yang didapat dan bisa diimplementasikan di Kabupaten Siak. Tapi selama ini, yang saya lihat hanya kejar foto bersama,” tegasnya.
Ia bahkan mengaku kerap menolak ikut kunjungan kerja, termasuk keberangkatan kali ini.
“Saya miris melihat kondisi Siak sekarang. Anggaran minim, masyarakat menderita, tapi masih ada dewan yang hobi jalan-jalan pakai uang rakyat. Entah bagaimana dengan dewan-dewan lainnya,” tambah Jon dengan nada prihatin.
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Roganda Manalu, Legislator dari Partai Hanura. Ia menilai seluruh agenda perjalanan dinas telah sesuai aturan yang berlaku.
“Perjalanan dinas atau kunjungan kerja itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana. Jadi, salahnya di mana?” ujarnya singkat.
Adapun informasi yang diterima awak media, Komisi I DPRD Siak dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Komisi II dan Komisi IV ke Batam, sementara Komisi III ke Bogor.
Hingga berita ini diterbitkan, kunjungan kerja DPRD Siak di tengah defisit anggaran masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Ironisnya, belum ada satu pun pihak yang bersedia memberikan keterangan resmi terkait besaran anggaran yang dihabiskan maupun manfaat konkret yang akan dibawa pulang untuk daerah.
Publik kini menunggu, apakah kunjungan tersebut benar-benar demi kepentingan rakyat, atau sekadar perjalanan dinas yang kembali meninggalkan tanda tanya.***
