Siak, Catatanriau.com – Pemerintah Kabupaten Siak menggelar rapat lintas sektoral membahas tuntutan masyarakat terkait kondisi jalan rusak dan berlubang di Simpang Libo Baru, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau. Rapat berlangsung di Aula Kantor Camat Kandis, Rabu siang (24/12/2025), dan dipimpin langsung oleh Bupati Siak, Dr. Afni Z.
Pertemuan tersebut turut dihadiri tiga anggota DPRD Siak, yakni Sabar Sinaga, Jon Faber Bernandus Pangaribuan, dan Darmanto Situmorang, Camat Kandis Said Irwan, S.E., perwakilan sejumlah perusahaan, tokoh masyarakat, serta warga Kecamatan Kandis.
Rapat digelar menyusul desakan warga agar jalan rusak sepanjang kurang lebih 10 kilometer di Simpang Libo Baru segera diperbaiki. Jalan tersebut diketahui merupakan jalur operasional milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Sinarmas Grup, sekaligus menjadi akses vital masyarakat di beberapa wilayah.
Warga mengeluhkan kondisi jalan yang telah bertahun-tahun rusak tanpa penanganan serius. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi kubangan berlumpur, sedangkan di musim kemarau menimbulkan debu tebal. Kondisi ini dinilai kerap memicu kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Selain sebagai akses operasional perusahaan, jalan tersebut juga menjadi urat nadi masyarakat yang menghubungkan Kelurahan Kandis Kota, Kelurahan Telaga Samsam, Desa Libo Jaya, Desa Samsam, dua desa pemekaran baru, hingga perbatasan Waduk 28 dan Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam rapat terungkap, selama ini hanya beberapa perusahaan yang bersedia melakukan perbaikan, seperti PT PHR, PT Sinarmas Grup, PT SSA, dan PT LSP. Sementara belasan perusahaan lain yang turut memanfaatkan jalan tersebut dinilai enggan berkontribusi. Hal inilah yang menjadi tuntutan utama masyarakat agar seluruh perusahaan ikut bergotong royong memperbaiki jalan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pemuda Sakai Kandis (DPPS), Bung Emi, melalui perwakilannya Limboy Harianja, menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap sikap sejumlah perusahaan.
“Kami merasa masyarakat dan pemerintah tidak dihargai oleh pihak perusahaan. Kalau memang perusahaan tidak sanggup memperbaiki jalan, kami dari masyarakat sanggup. Setengah sak semen satu keluarga, jalan ini pasti selesai,” tegas Limboy.
Ia juga menegaskan bahwa pengumpulan dana yang selama ini dilakukan masyarakat bukanlah pungutan liar, melainkan swadaya untuk perawatan jalan dan penyiraman debu saat musim kemarau.
“Kalau perusahaan tidak mau berpartisipasi, kami minta setiap kendaraan perusahaan yang melintas membayar Rp20 ribu untuk biaya perawatan jalan. Kalau tidak mau, jangan lewat. Lebih baik saya dipenjara,” ujarnya dengan nada tegas.
Suasana rapat sempat memanas ketika anggota DPRD Siak, Jon Faber Bernandus Pangaribuan, meluapkan kekesalannya kepada perwakilan perusahaan.
“Kalau tidak bisa ambil keputusan, ngapain datang ke sini? Bisa tidak PHR ambil keputusan Rp2 miliar untuk perbaikan jalan, dikutip dari subkontraktor. PT BSP Rp500 juta, yang lain menyusul. Clear masalah ini,” kata Jon Faber dengan nada tinggi.
Sementara itu, Bupati Siak Dr. Afni Z menegaskan pentingnya solusi bersama dan kolaboratif. Ia bahkan menyatakan kesiapannya berkorban secara pribadi demi perbaikan jalan tersebut.
“Kalau masyarakat mau sumbang setengah sak semen satu keluarga, gaji saya sebagai Bupati yang hanya Rp6 juta di akhir tahun ini, saya berikan semuanya untuk beli semen,” ujar Afni, yang disambut tepuk tangan warga.
Afni menjelaskan bahwa Pemkab Siak tidak dapat mengucurkan APBD untuk memperbaiki jalan tersebut karena statusnya merupakan aset perusahaan. Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak akan peduli soal status kepemilikan jalan.
“Rakyat tidak mau tahu jalan ini milik siapa. Yang rakyat mau, lubang ditutup dan debu hilang,” tegasnya.
Untuk solusi jangka pendek, Afni mengusulkan pembagian peran perusahaan dalam penyediaan alat berat, material sirtu, serta sistem penyiraman jalan secara bergilir. Ia juga menyarankan agar perusahaan bersedia melepaskan status jalan agar dapat diambil alih pemerintah daerah.
“Kalau semua keberatan, mari kita dorong PT PHR untuk melepaskan jalan ini agar menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi prosesnya panjang. Enam kilometer dulu kita minta pelepasan,” ujarnya.
Anggota DPRD Siak, Sabar Sinaga, menyampaikan bahwa untuk jangka panjang diperlukan keputusan yang bijak dan menyeluruh.
“Kalau hanya enam kilometer yang diperbaiki, saya yakin masyarakat tidak sepakat. Tapi keuangan kita terbatas, sekitar Rp4 miliar,” katanya.
Terpisah, Sabar Sinaga melalui sambungan telepon menjelaskan hasil sementara rapat tersebut. Ia menyebut kebutuhan dana perbaikan jalan diperkirakan mencapai Rp4 miliar, yang akan dibagi sesuai porsi masing-masing perusahaan.
“Kemungkinan PT PHR Rp4 miliar, PT Sinarmas Grup atau PT Ivo Mas Tunggal Rp700 juta, dan perusahaan lainnya Rp400 hingga Rp500 juta, disesuaikan dengan porsinya,” jelasnya.
Tim teknis perbaikan jalan nantinya akan dibentuk dan diketuai langsung oleh Bupati Siak bersama Kepala Bagian Administrasi Wilayah dan Pertanahan Kabupaten Siak.
Namun, karena saat ini memasuki akhir tahun anggaran, perbaikan jalan diperkirakan baru bisa direalisasikan pada awal 2026. Masyarakat berharap kejelasan keputusan paling lambat pertengahan Januari 2026, dan pengerjaan fisik dapat dimulai sebelum akhir Januari.
Sabar menambahkan, seluruh perusahaan yang hadir dalam rapat menyepakati mekanisme tersebut. Namun, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu dan turut melintasi jalan itu tidak hadir dalam pertemuan.
Beberapa perusahaan yang tidak melintasi jalan, seperti PT TKWL, PT Bina Fitri, PT Kamparindo, PT MUL, dan PT GAS, tetap hadir dan menyatakan bersedia berkontribusi dengan porsi lebih kecil.
“Harapan kita, perbaikan jalan ini segera terealisasi. Sudah 7–8 tahun tidak ada perawatan serius. Selama ini hanya PT Ivo Mas Tunggal yang membantu, itupun terbatas di ruas yang mereka lintasi,” pungkasnya.
Terkait metode perbaikan, apakah akan dilakukan pengaspalan atau pengecoran beton, masih akan diputuskan dalam waktu dekat. Namun, aspirasi masyarakat menginginkan jalan tersebut diperbaiki dengan pengaspalan permanen.***
