Pekanbaru, Catatanriau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas menggelar Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/9/2025).
Acara dipimpin Gubernur Riau H. Abdul Wahid sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional, menindaklanjuti terbitnya SK Gubernur Riau Nomor Kpts.403/V/2025 tentang pembentukan Satgas Hulu Migas.
Satgas ini sejalan dengan Permen ESDM Nomor 37/2016 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296/2024 yang menekankan percepatan perizinan, penyelesaian masalah lapangan, serta peningkatan produksi atau lifting migas nasional.
"Ide kita bagaimana lifting ini meningkat, sesuai ketahanan energi dan Astacita Presiden Prabowo yang menargetkan kemandirian energi. Satgas dibentuk agar hambatan dapat dipecahkan bersama sehingga proses perizinan, pengerjaan, dan perawatan sumur lebih cepat," ujar Gubernur Wahid.
Ia menambahkan migas berperan vital bagi ekonomi Riau. Kalau lifting migas turun, Dana Bagi Hasil juga ikut turun. Kita ingin pertumbuhan ekonomi sektor migas memberi dampak besar, baik dari sumur perusahaan maupun masyarakat.
Kepala SKK Migas Sumbagut C.W. Wicaksono mengapresiasi langkah cepat Pemprov Riau dan menyebut Satgas akan fokus pada delapan tugas pokok dengan empat prioritas, yakni percepatan perizinan dan rekomendasi PPKH maksimal 14 hari, penyelesaian masalah sosial, isu kawasan hutan, serta penyerobotan lahan BMN.
Sosialisasi dihadiri manajemen KKKS seperti Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT APG Westkampar Indonesia, SPR Langgak, PHR Lirik, dan EMP, serta para kepala daerah penghasil migas,
Bupati Rokan Hulu Anton yang ikut hadir dalam acara tersebut mengatakan Satgas ini sangat penting karena sebagian wilayah kami masuk kawasan operasi migas.
"Harapan kami, hambatan perizinan dan persoalan lahan bisa cepat diselesaikan sehingga berdampak langsung pada ekonomi masyarakat," ujarnya.
Anton menegaskan Pemkab Rokan Hulu siap bersinergi dengan Pemprov, SKK Migas, dan KKKS untuk memfasilitasi koordinasi lintas instansi.
"Kami akan mendukung penuh agar kebijakan Satgas berjalan efektif dan membuka peluang kerja baru," tegasnya.
Dengan dukungan pemerintah, SKK Migas, KKKS, dan Forkopimda Riau, pembentukan Satgas ini diharapkan menjadi tonggak percepatan kerja sektor migas di Riau serta memperkuat target nasional menuju kemandirian energi.***
