Catatan: Hudono, Ketua PWI Jogjakarta
Catatanriau.com - Hendry Ch Bangun (HCB) terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2023–2028 melalui Kongres di Bandung pada 26–27 September 2023. Dalam enam bulan pertama kepemimpinannya, PWI Pusat di bawah HCB telah mencatat capaian penting: melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis di 20 provinsi, dari Aceh hingga Papua Selatan, serta menggelar Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) gratis di enam provinsi.
Program ini menunjukkan komitmen nyata HCB dalam meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kompetensi wartawan. Namun, langkah positif tersebut tidak lepas dari guncangan. Sejumlah pihak yang tidak senang dengan gaya kepemimpinannya mencoba menggoyang dengan isu penyalahgunaan dana UKW hasil kerja sama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN.
Isu KLB dan Tuduhan Fitnah
Kelompok yang menentang HCB kemudian menggalang kekuatan untuk melengserkannya melalui apa yang mereka sebut Kongres Luar Biasa (KLB). Padahal, berdasarkan PD/PRT PWI, syarat KLB harus diusulkan minimal oleh 2/3 jumlah provinsi, atau jika Ketua Umum berhalangan tetap/menjadi terdakwa. Faktanya, syarat itu tidak terpenuhi.
Meski Dewan Kehormatan PWI melalui rapat pleno telah menyatakan masalah selesai, kelompok ini tetap melaporkan HCB ke Mabes Polri dengan tuduhan penggelapan jabatan. Ironisnya, mereka bahkan membuat akta notaris yang menyebut KLB didukung 20 provinsi, padahal belakangan terbukti palsu. Kasus ini kini tengah ditangani Mabes Polri.
Upaya mereka berhasil memunculkan kesan seolah-olah terjadi dualisme kepemimpinan PWI. Lebih parah lagi, Dewan Pers yang seharusnya netral ikut mengakui KLB, meski PWI hasil KLB hanya bermodal akta notaris bermasalah. Padahal, PWI pimpinan HCB sudah sah secara hukum berdasarkan SK Menkumham Nomor AHU 0000946.AH.01.08 Tahun 2024 tertanggal 9 Juli 2024, dan hingga kini SK tersebut tidak pernah dicabut.
Fakta Hukum Membuktikan
Bagaimana respons HCB? Ia tetap tenang. Tuduhan penyalahgunaan dana sponsorship UKW terbukti tidak benar. Audit independen Haryo Tienmar (Juli 2024) menegaskan tidak ada penyimpangan dana UKW. Bahkan laporan polisi yang menuduh HCB menyalahgunakan dana juga telah kandas, dibuktikan dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) Polda Metro Jaya Nomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum tertanggal 10 Juni 2025. Artinya, tuduhan tersebut murni fitnah.
Secara legal, HCB bisa saja melaporkan balik mereka yang menuduhnya. Namun ia memilih langkah persatuan: merangkul lawan-lawan politiknya. Bahkan, dengan jiwa besar, ia rela masa jabatannya dipangkas dari 2028 menjadi berakhir pada 2025, demi memberi jalan pada Kongres Persatuan PWI yang akan digelar di Cikarang, Jawa Barat, pada 29–30 Agustus 2025.
Pemimpin yang Teruji
HCB adalah korban fitnah yang luar biasa, terstruktur, dan masif. Namun ia tidak gentar. Dengan sikap tenang, kerja nyata, dan hasil nyata, ia membuktikan kualitas kepemimpinannya.
Kini, jelang Kongres Persatuan, pilihan ada di tangan kita semua. Hendry Ch Bangun telah menunjukkan diri bukan hanya sebagai pemimpin yang sah secara hukum, tetapi juga figur yang tulus, kuat, dan ikhlas demi persatuan organisasi.
Saatnya akal sehat dan hati nurani bicara: memilih kembali Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030. Sebab ia bukan pemimpin kaleng-kaleng—ia sudah teruji.***
Jogja, 17 Agustus 2025
Hudono, Ketua PWI DIY
