Pekanbaru, Catatanriau.com | DPP-SPKN meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau agar memanggil dan pepiksa Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat pemimpin Teknik Pekerjaan (PPTK) tiga kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Dumai tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Romi Frans kepada awak media  Selasa (02/04/2024) di Pekanbaru.

Dikatakan Romi Frans, setakat ini kami masih mempertanyakan komitmen Kejaksaan Tinggi (Kejati ) Riau dalam pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau. Beberapa laporan kami yang dilayangkan ke Kejati Riau terkait dugaan korupsi di bumi lancang kuning, namun belum ada yang ditindak lanjuti oleh Kejati Riau, sebut Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans.

Lanjut Romi Frans, salah satunya  laporan DPP-SPKN, laporan Nomor : 133/Lap-DPP- SPKN/III/ 2024, tanggal 8 Maret 2024, tentang dugaan korupsi yang dilakukan Kepala dinas PUPR Dumai Saat proyek berlangsung yakni, RF bersama dua Pejabat Pembuat Kemitmen (PPK), Yakni, RSA dan YI dalam pelaksanaan pekerjaan:

1.Pembangunan Drainase Jalan Sultan Hasanuddin tahun 2023 dengan nilai proyek Rp4.939.600.000,00 yang dikerjakan CV.Toniko Konstruksindo

2.Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman (Kanan) Kecamatan Dumai Kota P1 (DTU)  Tahun 2023, dengan nilai anggaran  Rp15.358.569.840, 87,- (Nilai penawaran) yang dikerjakan PT.Dian Restu Anugrah.

3.Pekerjaan Penanganan long segment (Pemeliharaan Rutin, berkala  peningkatan Rekonstruksi) Jalan Jenderal Sudirman (Kecamatan,Desa) DAK (Penugasan)  tahun 2023 dengan nilai  penawaran Rp17.969.241.265 28 yang dikerjakan PT.Rajawali Sakti Prima.
Diduga Pekerjaan  Laston lapis Aus (AC-WC) tidak sesuai dengan kontrak kerja, papar Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans.

Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut laporan tersebut. "Jadi wajar dong, kami mempertanyakan komitmen Kejati Riau untuk memberangus pelaku korupsi di Riau ini," kata Romi Frans.

Romi Frans berharap, Kejati Riau memeriksa Kepala Dinas PUPR Dumai saat proyek berlangsung, Yakni, RF serta dua Pejabat Pembuat Kemitmen (PPK), Yakni, RSA dan YI
dan PPTK kegiatan, sebut Romi  Frans.

Ia menambahkan, pihaknya berharap kepada Kepala Kejati Riau melalui Aspidsus  agar melakukan klarifikasi kepihak DPP SPKN dan pihak terlapor. "Kami siap membuktikan apa yang kami laporkan, mari bersama sama melakukan observasi kelapangan agar transparan, tandas Romi Frans.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Riau, Bambang Heripurwanto, S.H.,M.H yang di konfirmasi terkait laporan DPP-SPKN mengatakan, Benar kita menerima  laporan pengaduan dari DPP- SPKN, 
Disposisi pimpinan laporan pengaduan tersebut ke bidang pinada khusus, dan perkembangan  laporan pengaduan tersebut sedang di pelajari dan Proses pertelahaan oleh bidang Pidana Khusus Kejati Riau, tulis Bambang Heripurwanto melalui pesan whatsApp nya. (rls).

Editor : Idris Harahap