PELALAWAN,CATATAN RIAU.COM | Banyaknya persoalan yang terjadi pada PT Sari Lembah Subur (SLS) terkait Hak Guna Usaha (HGU), Alih Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), Sengketa lahan dengan masyarakat, serta kontribusi perusahaan terhadap kegiatan kepemudaan. Karang Taruna Kecamatan Pangkalan Lesung mengadakan aksi damai, Senin (11/09/2023) di Depan kantor PT SLS. Hal ini disampaikan Juliadi Trisno SPd selaku kordinator umum aksi damai yang berjumlah ratusan orang.

Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Damai  Karang Taruna Kecamatan Pangkalan  Lesung  berdasarkan Surat Pemberitahuan Aksi dari Karang Taruna Kecamatan Pangkalan  Lesung  dengan Nomor : 009/B/KT-LESUNG/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditujukan kepada Kapolres Pelalawan Cq. Kasat Intelkam Polres Pelalawan.

Juliadi Trisno SPd selaku penanggung jawab aksi dan kordinator umum didampingi Pranajaya S IKom dan Orlesman menyampaikan beberapa persoalan yang tercatat dalam notulen pertemuan Pihak PT SLS dan Karang Taruna Kecamatan Pangkalan  Lesung.

Pertama, terkait DAS. Karang Taruna Kecamatan Pangkalan  Lesung meminta menutup operasional waduk di PKS II PT SLS. Karena tidak ada ijin pembuatan waduk. Kedua terkait HGU PT SLS.  Karang Taruna Kecamatan Pangkalan  Lesung meminta lahan yang dikelola perusahaan di luar HGUnya  diserahkan ke masyarakat. IUP Perusahaan sudah mati sejak tahun 2019. PT SLS tidak mengelola lahan di luar HGU. Meminta pemerintah tidak memperpanjang HGU PT SLS.

Ketiga terkait CSR, Karang Taruna Kecamatan Pangkalan  Lesung meminta uang pembinaan setiap bulan sebesar Rp 5000.000,- Setiap bulannya terhitung September 2023. Proposal kegiatan Karang Taruna Kecamatan Pangkalan  Lesung tetap dibantu Rp 5.000.000,- setiap pengajuan proposal kegiatan Karang Taruna Kecamatan Pangkalan  Lesung.

Melibatkan Karang Taruna Kecamatan Pangkalan  Lesung dalam pelaksanaan penyaluran CSR Perusahaan. Pembinaan desa sekitar perusahaan Rp 3.400.000,- setiap bulan. Uang turnamen sepakbola dan volly desa Tanjung Kuyo di bantu Rp 20.000.000,-. Melaksanakan perbaikan jalan Desa Tanjung Kuyo sesuai MoU. Merealisasikan CSR ke Dusun Madang Rp 70.000,000,-.

Jawaban dari pihak perusahaan pada notulen pertemuan, bahwa akan menyampaikan hasil pertemuan dan permintaan pemuda ke pimpinan perusahaan PT SLS kantor pusat. Perusahaan akan mengikuti arahan pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). PT SLS sudah memiliki AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dasar operasional waduk.

Pertemuan pihak PT SLS dan Karang Taruna Kecamatan Pangkalan  Lesung terlihat dihadiri aparat keamanan diantaranya Kapolsek Pangkalan Lesung AKP Liston Sihombing SH dan unsur pengamanan lainnya. Dari pihak perusahaan tidak ada yang mau memberikan pernyataan ke media. ****

Laporan : E Pangaribuan