PELALAWAN,CATATANRIAU.COM |
Disebut pengamat politik nasional juga akademisi Rocky Gerung, sudah sangat keterlaluan melewati kepatutan dan etika. Rocky Gerung dengan pernyataan perlu di proses hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Rocky Gerung dinilai telah menghina Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Rocky Gerung yang menuding Presiden Jokowi sebagai “bajingan tolol”.

M Shohibul Ahsan SE pengurus GP Ansor  Kabupaten Pelalawan, meminta aparat penegak hukum menangkap segera Rocky Gerung, karena sudah keterlaluan dan menyalahi etika. Menyerang pribadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara terbuka dan berkali kali.

"Gerakan Pemuda (GP) Ansor siap membela dan mendukung Presiden Jokowi.  Meminta Rocky Gerung harus ditangkap mempertanggung jawabkan penghinaannya. Karena keterlaluan dan tidak beretika. Rocky bukan kritik tapi ujaran kebencian terhadap personal Jokowi. videonya banyak beredar dan berkali kali," ujar Shohib yang juga Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pelalawan.

"Pernyataan Rocky Gerung, yang menuding Presiden Jokowi sebagai “bajingan tolol” telah memancing reaksi keras dari berbagai kalangan. GP Ansor  Kabupaten Pelalawan sebagai pendukung Presiden Jokowi harus membungkam pernyataan Rocky Gerung tidak beretika," pungkas Kang Shohib panggilannya .

"Kita harus lawan dan bungkam pernyataan-pernyataan Rocky Gerung. Karena sudah jauh melewati batasan-batasan kepatutan dan etika komunikasi ataupun kebebasan berpendapat kepada siapapun apalagi ditujukan kepada Presiden.
Tidak ada satupun alasan pembenaran kalimat seperti itu disampaikan dengan dalih kritik atau apapun," jelas Shohib.

Rocky Gerung selalu menggiring opini seolah semua pernyataannya selalu benar dan secara tidak langsung mengajari generasi muda untuk terbiasa melakukan tindakan yang tidak waras dengan ucapan kalimat-kalimat  dungu, tolol, bajingan dan lainnya.

Sudah sepantasnya kali ini Rocky Gerung untuk ditangkap dan di proses secara hukum karena ini terkait marwah kepala negara.
"Tangkap Rocky Gerung..!"  pinta M Shohibul Ahsan SE. *****

Laporan : E Pangaribuan