---

PEKANBARU, CATATANRIAU.COM- Legislator Riau dari Partai Keadilan Sejahtera, Markarius Anwar ST, dia mengkritisi masalah penanganan pendidikan di tahun 2018 lalu. Menurutnya, berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang disampaikan Gubernur Riau, masih sarat akan masalah.

 

 

Diminta untuk tahun-tahun akan datang atau berikutnya hal ini bisa diatasi dan ditangani dengan serius sehingga sektor pendidikan di Provinsi Riau akan semakin menjadi lebih baik dan maju. 

 

 

"Sarat masalah, mulai dari anggaran, pelaksanaan, sumberdaya pengajarnya hingga masalah macetnya pembayaran honor para guru," sebutnya, Rabu (19/06/19).

 

 

Lebih rinci disampaikan, dari rentang waktu di tahun 2018 masih terjadi demo yang dilakukan oleh para pendidik dalam menuntut hak karena macetnya terima honor. 

 

 

Kemudian masalah anggaran masih belum terserapnya anggaran yang sudah dianggarkan dengan optimal atau tidak terealisasi 100 persen. Belum lagi masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di sekokah-sekolah.

 

 

"Kejadian yang kurang baik terjadi pada sebelumnya untuk dijadikan bahan evaluasi agar tidak terjadi lagi ditahun mendatang. Karena bagaimanapun hal itu bisa berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Riau," sebut Politisi PKS dari Dapil Kabupaten Sisk-Pelalawan ini.

 

 

Sebagaimana dimaklumi, APBD 2018 Provinsi Riau sebesar Rp 10,326 triliun. Terealisasi hanya Rp 8,469 triliun atau 82,02 persen. Anggaran ini masuk sumbangsih dari anggaran pendidikan yang tidak terealisasi semuanya. (MCR)

---

Editor : Idris Harahap