KANDIS _ Pertemuan tahunan (Annual Meeting) Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) Yang berpuncak pada 12-14 oktober 2018 di Bali kembali menuai kecaman dan aksi protes dari berbagai Organisasi Rakyat yang tersebar diberbagai pelosok daerah bahkan di Kecamatan Kandis sendiri. Hal ini terungkap saat Organisasi Rakyat seperti GSBI, KSPI, FSPASI, AGRA, PEMBARU INDONESIA, SERUNI, FMN, SDMN, AMP BALI, KABARBUMI AMB, KPTN, SPHP, JAPI, JBMI, LBH-BALI, YAPPIKA, INDIES, IPA BALI, KBMP & Komite Organisasi Internasional menggelar aksi damai di Jalan Sultan Syarif Qasim Kandis atau Simpang Rumah Dinas Camat Kandis pada Kamis, (12/10/2018).

Aksi orasi penolakan oleh puluhan massa tersebut mengenalkan diri sebagai GRM (Gerakan Rakyat Melawan) IMF WORLD BANK dan berjalan selama hampir 3 jam. Walau aksi berjalan damai, namun sempat menguras perhatian warga sekitar dan juga yang kebetulan melintasi jalanan tersebut,
"Ada 7 poin tuntutan dari GRM IMF WB yakni Hentikan semua bentuk kesepakatan dan kerjasama hutang dengan IMF-WB, Hentikan pembangunan yang bergantung pada utang dan Investasi asing, Wujudkan pembangunan yang mengabdi pada kepentingan rakyat, Hentikan pertemuan Tahunan IMF-WB 12-14 Oktober 2018 yang telah memboroskan utang rakyat ditengah penderitaan rakyat korban bencana alam di Palu-Donggala Sulawesi Tengah dan NTB, akibat penanganan buruk pemerintah dan tetapkan status bencana nasional bagi di Sulteng dan pemenuhan hak korban bencan Di NTB, Menolak segala bentuk perampasan tanah dan hak hidup rakyat Bali akibat proyek pembangunan kawasan periwisata dan insfrastruktur penopangnya, berikan akses melaut bagi nelayan serangan dan kembalikan hak rakyat serangan yang dirampas oleh PT.BTID, Naikan upah dan naikan harga-harga hasil pertanian produksi kaum tani dan turunkan harga kebutuhan pokok, Bebaskan buruh, tani dan rakyat miskin dari seluruh pajak dan pungutan yang memberatkan rakyat, Hentikan segala bentuk teror dalam bentuk intimidasi,kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat memperjuangkan hak demokratisnya," ungkap Rhendy Perdana Khasmy selaku koordinator dengan lantangnya.

GRM IMF WB juga menuturkan dugaan bahwa Pertemuan Tahunan (annual meeting) dana moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) Yang berpuncak pada 12-14 oktober 2018 telah menunjukan kejahatannya dengan semakin Vulgar kepada rakyat Dunia, khususnya masyarakat Indonesia, Pertemuan yang ingin memuluskan percepat derasnya masuknya surplus kapital milik kapitalis besar monopoli, melalui utang dan investasi asing, dijalankan dengan teror kepada rakyat yang menentang perampokan dan ketamakan Imperialis IMF dan bank Dunia.
Kedua lembaga milik Imperialis menyerang rakyat setiap hari dengan jeratan hutang, perampasan tanah, perampasan Upah, hilangnya kebebasan Demokratis yang dibungkus dengan "menurunkan kemiskinan", "pembangunan berkelanjutan", Dengan rencana besar "Maximizing Finance for Development"  (MFD), mereka mempercepat pengambil alihan pembangunan suatu oleh korporasi besar dan kemudian merampok dan memperbudak rakyat. IMF dan Bank Dunia sebagai alat Imperialis di bawah pimpinan Amerika serikat, juga mendukung dan membiayai perang agresi terhadap suatu negri serta rekonstruksinya untuk perampokan berikutnya.

"Rakyat Indonesia sudah menderita puluhan tahun oleh kekuasaan yang dikendalikan lembaga rentenir dunia. Bank Dunia sesungguhnya yang mendanai Penggusuran-penggusuran masyarakat diperkotaan, Mendanai aturan ketenaga kerjaan yang meraapas Upah buruh, Mendanai Reforma Agraria palsu Jokowi yang merampas tanah rakyat, Mendanai sistem pendidikan yang menjadikan Komersialisasi pendidikan semakin menggila, dan banyak lagi. Pertemuan 8-11 Oktober lalu telah menunjukan bukti rencana Bank Dunia akan merampok rakyat melalui hutang baru nya melalui 21 proyek kerjasama dengan nilai 200 Triliun rupiah bagi proyek Infrastruktur untuk jalan tol dan pariwisata," ujar Rhendy lagi.

Gabungan Organisasi Rakyat juga menilai bahwa di pulau Bali telah di eksploitasi oleh Bank Dunia, mereka memiliki andil merusak lingkungan dan memiskinkan Rakyat Bali  dengan memberikan utang bagi pembangunan kawasan pariwisata Nusa Dua oleh Bali Tourism Development Center pada 1983 yang di ajukan sejak tahun 1974. Program ini telah menjadikan rakyat terampas tanahnya dan terusir. Program ini juga yang menjadikan wilayah tempat acara pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia melancarkan rencana jahatnya terhadap rakyat Dunia, Indonesia dan mayarakat asli Bali. Bahkan acara IMF-Bank Dunia telah menjadikan nelayan dari serangan menderita karna pemerintah melarang mereka dapat bekerja (melaut) disepanjang pesisir pantai dekat tempat pertemuan IMF-Bank Dunia.

Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Oktober 2018 juga telah menghasilkan banyaknya pelarangan-pelarangan seluruh kegiatan rakyat Indonesia yang menentang kebiadaban IMF-Bank Dunia, Diantaranya pelarangan itu dilakukan pemerintah terhadap Gerakan Rakyat Menentang (GRM) IMF-World Bank yang juga berhimpun dalam People Global Coference (PGC) Against IMF-WB. Pemerintah Jokowi semakin menunjukan dirinya secara terbuka sebagai kekuasaan yang anti Demokratis dan menebar Teror terhadap rakyatnya. Demi politik pencitraanya dengan menyukseskan kegiatan pertemuan Tahunan IMF-WB pemerintah Jokowi menindas rakyat Indonesia dan rakyat Bali juga bahkan Memecahbelah rakyat.

"Sikap ketidak pedulian terhadap keadaan rakyat ditunjukan pada penanganan yang buruk terhadap masyarakat korban bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Palu-Donggala Sulawesi Tengah, sementara ia bersedia mengelontorkan dana hampir 1 triliun bagi pertemuan IMF-WB yang justru ingin mempercepat perampokan dan penghisapan atas rakyat Indonesia. Sungguh mengiris hati," tutup Rhendy.
(Pen).