MENU TUTUP

Terkait Tender Gorden DPR 43,5 M, Azmi : Lembaga Penegak Hukum Harus Turun Tangan

Ahad, 08 Mei 2022 | 12:14:24 WIB Dibaca : 1078 Kali
Terkait Tender Gorden DPR  43,5 M, Azmi : Lembaga Penegak Hukum Harus Turun Tangan Azmi Syahputra Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti.

JAKARTA, CATATANRIAU.com | Pengadaan Gorden DPR yang membuat reaksi  publik saat ini,  secara anggaran Rp 43,5 milyar dan uniknya pemenang tender adalah perusahaan yang dimenangkan panitia adalah perusahaan dengan nilai tawar tertinggi. Karenanya pengadaan gorden ini layak untuk diawasi secara bersama dalam pelaksanaannya. Hal ini disampaikan 
Azmi Syahputra, Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Ahad (08/05/2022).

Menurutnya, Ada beberapa bentuk penyimpangan sekaligus kecurangan dalam tender, antara lain tender yang biasanya dimenangkan dengan angka tertinggi, patut diduga atau menjadi rahasia umum. Biasanya terindikasi adanya penyimpangan , spesifikasi yang sengaja dikunci atau ada kecurangan terkait pemenang yang sudah ditentukan sejak awal, misal  dengan pola telah  "disiapkan rekanan pengantin" dan cendrung ada setoran kedalam.

"Jarang sekali tender dengan harga tinggi menang bila proses sesuai RAB maupun syarat tender yang ditawarkan panitia, mengingat ada 49 peserta perusahaan yang ikut dalam tender ini" ujar Azmi praktisi hukum pidana itu.

Jadi  dari hal ini patut diduga ada potensi perbuatan melawan hukum termasuk dugaan perbuatan pidana yang biasanya pintu masuknya ditandai dengan hal yang tidak lazim. Panitia kurang teliti, termasuk menyisir dan uji  track record perusahaan pemenang dan bisa jadi pula diawali adanya keberpihakan maupun kerjasama antara orang dalam yang ditunjuk dengan pihak rekanan untuk dimenangkan dengan kewajiban memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu berupa wajib setoran kepada pihak tertentu.

Karenanya untuk memastikan hal tersebut apakah berindikasi pidana dan demi menyelamatkan keuangan negara, termasuk terjaminnya kualitas produk  saatnya penegak hukum  apakah Polisi, Jaksa , KPK termasuk BPK, BPKP  berserta elemen masyarakat untuk memonitoring dan  khusus kepada lembaga penegak hukum maupun lembaga audit keuangan untuk menginvestigasi dan memanggil panitia pengadaan gorden DPR ini termasuk menyerahkan dokumen- dokumen pengadaan untuk dianalisis serta ditindaklanjuti. *****


 



Berita Terkait +

Bupati HM Wardan Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban LKPJ Tahun 2022 Para Persidangan DPRD Inhil

Kunjungan Pangkostrad Ke Siak

Berprestasi Tangani Kasus Soal Anak, Kapolda Riau Diganjar Penghargaan Oleh Komnas Perlindungan Anak dan Polisi Selebriti

JAM-Intelijen Dr. Reda Manthovani: Humas Kejaksaan Adalah Jabatan Strategis Yang Menentukan Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan

Majelis Hakim Vonis  Ferdy Sambo Hukuman Mati Diatas Tuntutan Jaksa

Azmi : Revisi Perkap 14 Tahun 2011, Sebagai Wujud Polri Transparan

Bangun Desa Wisata Berkualitas, Sandiaga Uno Gandeng Mitra Strategis Bangkitkan Sektor Wisata

Bupati Siak Alfedri, Terima Penghargaan KLA Nindya Dari Menteri Yohana Yambise

PU Riau Bungkam, Diduga Main Mata Dengan PT TIS

Jadi Narasumber Dalam Rakornas Pemerintah Daerah & FKUB, Begini Pesan JAM-Intelijen

TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Tiga Pengedar Narkoba di Lirik dan Kelayang Diringkus Polres Inhu

2

Polres Kuansing Melalui Polsek Cerenti Laksanakan Pengecekan Terhadap RAM/Peron Sawit Di Wilayah Cerenti

3

Dandim 0322/Siak Ekspos Capaian Progres Hari Keenam Kegiatan Tambahan Program Unggulan Kasad Pada TMMD 119, Berikut Daftarnya 

4

Ribuan Warga Rohul Ramaikan Pawai Ta'aruf Pembukaan MTQ Ke 24 Tahun 2024

5

Bursa Nama-Nama Calon Walikota Pekanbaru, Ini Sosok Yang Ideal

6

Mahasiswa Siak Galang Dana inisiasi gerakan Aksi Mahasiswa Peduli