Diduga Lalaikan Tugas Sebabkan Warga Kandis Penerima PKM PKH & BST Tidak Dapatkan Beras PPKM

Penulis : Puji Efendi

SIAK, CATATANRIAU.com |  Seiring program Presiden RI yang telah berupaya meringankan beban Masyarakat Indonesia teriring pandemi covid-19 yang seakan masih bertahan di Negeri tercinta Indonesia, berbagai bentuk bantuan telah disalurkan hingga pelosok negeri termasuk Kecamatan Kandis, kabupaten Siak Provinsi Riau.

Pada tahun 2021 ini, bagi penerima PKM PKH dan BST digantikan dengan satu sak beras dengan berat 10 Kg atas diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, red). Untuk wilayah Kecamatan Kandis sendiri tercatat ada 2.730 KK yang berhak mendapatkan Beras PPKM dimaksud. Namun disebalik itu semuanya masih tersimpan segudang pertanyaan yang tidak terjawab. Dimana, penerima beras PPKM seharusnya adalah warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima PKM PKH dan BST namun seakan ada pengecualian untuk wilayah Kandis dimana sebahagian penerima PKM BST sama sekali tidak mendapatkan Beras PPKM dimaksud. Lasma Rotua Ritonga selaku Kasi Kesos sendiri saat dikonfirmasi seakan buang badan.

"Untuk data penerima bansos beras KPM PKH dan KPM BST, kami Dinas Sosial  hanya menerima data dari Perum Bulog dan Perum Bulog menerima data dari Kemensos...Atas dasar data dari Bulog beras disalurkan ke KPM PKH dan KPM BST...Tugas Dinsos koordinasi fasilitasi ke PT. Pos yang ditunjuk oleh Bulog sebagai penyalur atau transporter serta koordinasi ke tingkat Kecamatan, Kampung/Kelurahan serta pendamping sosial terkait proses penyaluran sampai ke KPM," sebut Kasi Kesos yang juga disertai penyampaian senada oleh Sekcam Kandis, Nurfa Octalita SE.

Namun sangat disayangkan saat awak media ini mempertanyakan, apa langkah yang pihak kecamatan ambil setelah mengetahui ada perbedaan jumlah penerima beras PPKM dibandingkan dengan jumlah PKH dan BST sebelumnya juga pertanyaan apakah memang sedari awal pihak Kecamatan sendiri tidak menyadari ada perbedaan jumlah diantaranya, sama sekali tidak mendapatkan jawaban.

"Ini jelas sudah merupakan suatu bentuk kelalaian. Sedari awal seharusnya setelah menerima data penerima bansos beras PPKM dan mengetahui adanya perbedaan jumlah penerima, pihak Kecamatan sudah mengambil langkah untuk antisipasi atau memang sedari awal pihak Kecamatan sendiri tidak menyadari adanya perbedaan, dalam arti kata hanya pasif bekerja dan tidak sama sekali memperhatikan keadaan dilapangan. Kerja bidang sosial itu sangat berat dan harus penuh tanggungjawab, jangan hanya berleha-leha dan berbesar hati dengan jabatan yang ada," tutur Saragih, Ketua PWK, (Persatuan Wartawan Kandis, red).

Pada media ini, Ketua PWK juga kesalkan lambannya penyaluran bansos Beras PPKM tersebut,
"Sesuai instruksi Presiden RI, Pak Jokowi yang juga diteruskan oleh Bapak Bupati Siak, Pak Alfedri, bahwa penyaluran Bansos Beras PPKM harus selesai dan diterima oleh warga pada akhir Juli 2021, namun apa yang terjadi, di Kecamatan Kandis tertanggal 2 Agustus 2021, Beras PPKM yang dimaksud masih tertimbun di Gedung Serbaguna, masih ada sekitar 1000 sak lebih. Ini jelas merusak sudut pandang warga Kandis atas kinerja pemerintahan kecamatan kandis yang seakan-akan tidak mengindahkan instruksi yang ada walau instruksi itu berasal dari Presiden sendiri," sambung Saragih.***