Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum terkait Ranperda Pertanggung Jawaban Bupati TA 2019

BENGKALIS, CATATANRIAU.COM | Melanjutkan Paripurna sebelumnya, Fraksi-Fraksi DPRD langsung menyampaikan pandangannya terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2019, Selasa (28/07/2020).

Ketua DPRD H. Khairul Umam memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Syaiful Ardi dan Plh. Bupati Bengkalis H. Bustami HY serta dihadiri oleh anggota DPRD Bengkalis dan pejabat di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Menyampaikan pandangannya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan oleh Sekretaris Sanusi mengatakan Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah Kab. Bengkalis agar terus mengoptimalkan alokasi pendapatan daerah di tahun 2020 kedepan.

"Kami mengapresiasi atas Opini WTP yang didapatkan, namun dibalik itu, perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa penghargaan tersebut bukan sebagai euforia saja, perlu adanya bukti nyata dan outcome yang jelas serta langsung menyentuh masyarakat," tambah Sanusi.

Kemudian, Al Azmi mewakili Fraksi Golongan Karya juga memberikan apresiasi atas Opini WTP yang didapatkan oleh Kabupaten Bengkalis, Fraksi Golkar memandang bahwa realisasi PAD TA 2019 dinilai bagus karena ada peningkatan PAD yang signifikan tetapi tidak baik dalam proses penyusunan perencanaan karena belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah.

"Fraksi Partai Golkar mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar di angka yang moderat," Tegas Al Azmi.

Fraksi PDI Perjuangan oleh Febriza Luwu menyampaikan masukan dan mengingatkan kepada pemerintah untuk terus melakukan terobosan serta menggenjot sektor-sektor tertentu yang nantinya dapat meningkatkan PAD dengan melakukan koordinasi serta mempersiapkan perangkat dan regulasinya.

Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan BUMD yang dapat menjadi payung hukum bagi usaha-usaha mikro, dan mengoptimalisasi anggaran untuk peningkatan aspek-aspek penting seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, Indrawansyah dari Partai Amanat Nasional meminta pembahasan lanjutan untuk dapat dilanjutkan dan nantinya dalam pembahasan tersebut Fraksi PAN berharap agar pendalaman terhadap Ranperda menyesuaikan hasil review dari Inspektorat Kab. Bengkalis dan BPK RI Provinsi Riau.

Dari Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Andi Fahlevi dalam pandangannya menyampaikan bahwa perlu adanya pemikiran dari semua pihak terkait langkah-langkah inovatif untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pencapaian target lebih tinggi.

Sementara itu, Fraksi Gabungan Suara Rakyat oleh dr. Morison Bationg Sihite meminta pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan sumber daya Fiskal.

Dan terakhir dari Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia melalui juru bicara Laurensius Tampubolon memandang perlu peningkatan kinerja perangkat daerah dan harus menjadi perhatian khusus, mengingat situasi harga minyak dunia yang tidak stabil, karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mengoptimalkan pungutan pada sumber-sumber PAD yang telah ada selain mempersiapkan alternatif sumber PAD lain.(ptr)